Akhir Tahun, Mentan Jamin Stok Pangan Aman

Laporan: Tisa
Kamis, 24 Desember 2020 | 10:06 WIB
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Foto: Humas Setkab).
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Foto: Humas Setkab).

sinpo, JAKARTA - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan, ketersediaan bahan pokok untuk menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru 2021 dalam kondisi aman dan terkendali. 

Ia mengatakan, Indonesia memiliki stok beras yang cukup dengan produksi yang hingga saat ini masih berlangsung.

“Pangan dasar yang kita kendalikan itu ada 11 dan semuanya dalam kondisi aman," kata Mentan melalui keterangan pers virtual, Kamis (24/12/2020).

Oleh sebab itu, Syahrul meminta agar masyarakat tak perlu khawatir bakal kehabisan stok kebutuhan pokok mereka selama masa libur akhir tahun ini. 

"Jadi ada beras, jagung, gula pasir, daging, dan ada juga kebutuhan pokok lainnya. Insyaallah 11 komoditi ini aman sampai akhir tahun mendatang,” jelas politikus Partai NasDem ini.

Mentan menambahkan, kecukupan sebelas bahan pokok ini merupakan hasil kerja keras dari semua pihak dalam menjaga stoknya untuk kebutuhan measyarakat.

Kerja sama ini termasuk koordinasi satu data satu pintu dengan Bulog dan Kemendag di bawah koordinasi langsung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dirinya mengakui, persoalan ketahanan pangan merupakan masalah yang paling dalam, paling kompleks, namun juga strategis. 

Maka, Mentan memastikan dirinya tidak boleh salah memprediksi atau keliru dalam mengolah data yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan perut masyarakat ini.

"Alhamdulillah, kami terus melakukan koordinasi antarlembaga yang sangat ketat, baik dengan Kemenko, Bulog atau dengan kementerian lain," imbuhnya.

Lebih lanjut, Mentan memastikan pihaknya telah memiliki pemetaan (mapping) yang sama dengan menggunakan data secara digital.

Ia juga menyampaikan, selama ini Kementan rutin memantau semua perkembangan pasar dan ketersediaan pangan, terlebih soal ketersediaan beras sebagai kebutuhan utama masyarakat Indonesia.

“Makanya, ini harus ter-mapping dan kita tidak boleh berbeda data dengan bulog atau dengan kementerian lain,” pungkas mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini. sinpo

Komentar: