Sebagai Penyeimbang, Demokrat dan PKS Diminta Tetap Oposisi

Laporan: Tisa
Sabtu, 28 Agustus 2021 | 16:30 WIB
Presiden Jokowi Saat Bertemu Dengan Para Pimpinan Partai Politik Koalisi di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (25/8).
Presiden Jokowi Saat Bertemu Dengan Para Pimpinan Partai Politik Koalisi di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (25/8).

SinPo.id - Partai koalisi pendukung pemerintah kini semakin gemuk dengan masuknya Partai Amanat Nasional (PAN). 

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengungkapkan, sejatinya PAN sudah tepat berada pada jalur oposisi bersama dengan Demokrat dan PKS. 

"Tapi mereka lebih memilih dekat dengan kekuasaan ketimbang berlawanan dengan koalisi Pemerintah. Saya menduga ini gara-gara kursi di kabinet, jadi apapun itu ya dilakukan oleh PAN. Memang saat ini PAN jauh berbeda dengan era Ketum Hatta Radjasa bahkan Amien Rais," kata Jerry, Sabtu (28/8/2021) di Jakarta.

Alasanya menurut Jerry, Zulhas sebagai Ketua Umum PAN, pernah duduk diposisi menteri. Ia menilai Zulhas canggung karena tak duduk di kabinet. "Sejak Zulhas jadi Ketum mereka maunya bermain politik "safety". Kalau PAN masih dikendalikan Amien Rais maka akan sulit bagi PAN untuk koalisi ke pemerintahan Jokowi," tandasnya.

Untuk itu, Ia tetap mendorong, agar Demokrat dan PKS tetap menjadi partai kritis.

"Buktinya Demokrat sudah menyalip partai Golkar dalam hasil berbagai lembaga survei baru-baru ini. Kalau tak ada oposis maka demokrasi hanya jalan di tempat, selanjutnya kebijakan tak pro rakyat tak ada yang menghadang," ucap dia.

Masuknya partai yang dikomandoi Zulkifli Hasan itu ke barisan pemerintah membuat partai oposisi di parlemen tinggal secuil Demokrat dan PKS.

PAN sebenarnya bukan partai baru di koalisi pemerintahan Jokowi. 

PAN pernah bergabung pada periode pertama Jokowi dan mendapatkan 1 kursi menteri. Namun, pada saat menjelang pilpres 2019, PAN memilih mendukung Prabowo-Sandi.

Dengan masuknya PAN ke koalisi pendukung pemerintah, praktis tinggal Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berada di luar koalisi pendukung pemerintah alias oposisi.

Otomatis, partai oposisi yang selama ini sudah minoritas, suaranya di parlemen semakin tergerus. Tersisa hanya 104 kursi lagi. Demokrat 54 kursi, PKS 50 kursi.

Sementara partai pendukung pemerintah ada 471 kursi. Dari total 575 kursi yang ada di DPR. Terdiri dari PDIP 128 kursi, Golkar 85 kursi, Gerindra 78 kursi, NasDem 59 kursi, PKB 58 kursi, PPP 19 kursi dan tambahan kursi baru dari PAN 44 kursi.

Dari sisi kekuatan di parlemen, jelas partai oposisi bukan lagi saingan sepadan. Tapi mereka bisa jadi ancaman. Karena sikap partai oposisi yang konsisten kritis terhadap pemerintah, justru didengar masyarakat dan menuai simpati.sinpo

Komentar: