Komisi II: Perlu Dibangun 'Mindset' Sadar Administrasi Di Kota Bekasi

SinPo.id - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyebut perlu dibangun mindset sadar administrasi di masyarakat Kota Bekasi. Karena menurutnya, pengelolaan basis data kependudukan tidak berhenti hanya sampai pada validitas, kecepatan, dan perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh Pemkot Bekasi saja, melainkan, juga harus didukung oleh masyarakat yang ikut terlibat.

“Misalnya satu daerah pelayanan dan program pelaksanaan KTP-el sudah hampir sempurna dan semua warga sudah memiliki KTP-el dengan baik, yang perlu dibangun selanjutnya adalah masyarakat sadar akan administrasi,” kata Doli, dikutip dalam laman DPR, Selasa (5/10).

Saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan jajaran Pemerintah Kota Bekasi terkait Pengawasan Implementasi KTP Elektronik (KTP-el), di Bekasi, Jawa Barat, Senin (4/10), ia menyadarkan warga untuk aktif terlibat dalam administrasi dapat dibangun dengan sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh Pemkot Bekasi. 

Politisi Partai Golkar ini menuturkan dengan adanya kesadaran administrasi, diharapkan dapat mempercepat proses pendataan update yang terjadi di masyarakat

“Karena masyarakat ini kan selama ini agak malas. Contohnya ketika ada keluarga yang meninggal, karena prosesnya yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga enggan untuk melaporkan. Jadi ini harus ditindaklanjuti dengan membentuk masyarakat yang sadar administrasi. Ini yang saya kira juga perlu dibangun di Kota Bekasi,” ujar Doli.

Diketahui, untuk peningkatan pelayanan kependudukan, Pemkot Bekasi memaksimalkan inovasi program Halo Pamor. Dimana, Satgas Pamor Kelurahan ditempatkan di setiap RW untuk melaksanakan pelayanan adminduk secara jemput bola. 

Selain itu, Disdukcapil Kota Bekasi juga telah memiliki jaringan VPN mandiri dari Disdukcapil ke kecamatan yang pengelolaannya dilakukan oleh tim IT Disdukcapil. Disdukcapil Kota Bekasi sendiri memiliki jumlah aparatur sebanyak 215 orang yang terdiri dari 74 orang PNS dan 141 orang Non-PNS.