Keras! Presiden Erdogan Usir 10 Duta Besar Sekaligus Gegara Sosok Ini

SinPo.id - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengeluarkan perintah tegas kepada Menteri Luar Negeri (Kemenlu) Turki untuk mengusir duta besar dari 10 negara Barat yang meminta pembebasan seorang pemimpin masyarakat sipil yang dipenjara.

Tujuh dari duta besar mewakili sekutu NATO Turki. Jika pengusiran, dilakukan, akan membuka keretakan terdalam dengan Barat dalam 19 tahun kekuasaan Erdogan.

“Saya telah memerintahkan menteri luar negeri kami untuk menyatakan 10 duta besar ini sebagai persona non grata sesegera mungkin,” kata Erdogan di hadapan banyak orang di Eskisehir, Turki, seperti dikutip dari Reuters, Minggu, (23/10).

Persona non grata atau kehadiran yang tak dinginkan, merujuk pada istilah yang digunakan dalam diplomasi yang menandakan langkah pertama sebelum pengusiran. Namun dia tidak menetapkan tanggal pasti kapan pada dubes itu harus angkat kaki.

Perintah tegas Erdogan itu diduga kuat terkait Filantropis Osman Kavala yang telah di penjara sejak akhir 2017 lalu. Kavala dituduh membiayai protes nasional pada 2013 dan dengan keterlibatan dalam kudeta yang gagal 2016. Namun dia menyangkal tuduhan itu.

“Mereka harus tahu dan memahami Turki,” tambah Erdogan, menuduh para utusan “tidak senonoh”.

“Mereka harus pergi dari sini pada hari mereka tidak lagi mengenal Turki,” kata Erdogan.

Dalam pernyataan bersama pada 18 Oktober, Duta Besar Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Swedia, Finlandia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, menyerukan penyelesaian yang adil dan cepat atas kasus Kavala. 

Setelah itu, para dubes dipanggil oleh Kemlu Turki untuk menyampaikan protes. Kemlu menyebut pernyataan bersama itu tidak bertanggung jawab.

Dipenjara sejak 2017

Kavala telah menjadi simbol tindakan keras yang dilakukan Erdogan setelah selamat dari upaya kudeta. Berbicara kepada kantor berita AFP dari sel penjaranya pekan lalu, Kavala mengatakan dia merasa seperti alat dalam upaya Erdogan untuk menyalahkan plot asing untuk oposisi domestik terhadap pemerintahannya yang hampir dua dekade.

Kavala mengatakan bahwa dia tidak akan lagi menghadiri persidangannya karena sidang yang adil tidak mungkin dilakukan setelah komentar baru-baru ini oleh Erdogan.

Dewan Eropa, pengawas hak asasi manusia terkemuka di benua itu, mengeluarkan peringatan terakhir kepada Turki untuk mematuhi perintah Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa 2019 untuk membebaskan Kavala sambil menunggu persidangan.

Jika Turki gagal melakukannya pada pertemuan berikutnya dari 30 November - 2 Desember, dewan yang berbasis di Strasbourg dapat memilih untuk meluncurkan proses disipliner pertamanya terhadap Ankara.

Presiden Parlemen Eropa David Sassoli dalam tweet nya baru-baru ini menuliskan, “Pengusiran 10 duta besar adalah tanda pergeseran otoriter pemerintah Turki. Kami tidak akan terintimidasi. Kebebasan untuk Osman Kavala," cuitnya.

Otoriter

Sebuah sumber di kementerian luar negeri Jerman juga mengatakan 10 negara sedang berkonsultasi satu sama lain. Legislator Jerman menyerukan tanggapan keras.

"Tindakan tidak bermoral Erdogan terhadap para pengkritiknya menjadi semakin tanpa hambatan," kata wakil presiden Bundestag Claudia Roth kepada kantor berita DPA.

Dia mengatakan "jalan otoriter Erdogan harus dihadapi secara internasional dan menuntut sanksi dan penghentian ekspor senjata ke Turki.

“Kemungkinan pengusiran 10 duta besar, termasuk perwakilan Jerman dan banyak sekutu NATO Turki, akan menjadi tidak bijaksana, tidak diplomatis dan akan melemahkan kohesi aliansi,” kicau anggota parlemen dan pakar kebijakan luar negeri Alexander Graf Lambsdorff.

Norwegia mengatakan kedutaannya belum menerima pemberitahuan dari otoritas Turki. "Duta besar kami belum melakukan apa pun yang menjamin pengusiran," kata kepala juru bicara kementerian, Trude Maaseide, menambahkan bahwa Turki sangat menyadari pandangan Norwegia.

"Kami akan terus meminta Turki untuk mematuhi standar demokrasi dan aturan hukum yang negara itu berkomitmen di bawah Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa," kata Maaseide.

Menteri Luar Negeri Denmark Jeppe Kofod mengatakan kementeriannya belum menerima pemberitahuan resmi, tetapi telah melakukan kontak dengan teman-teman dan sekutunya.

“Kami akan terus menjaga nilai dan prinsip bersama kami, seperti yang juga diungkapkan dalam deklarasi bersama,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Sementara Kementerian luar negeri Selandia Baru mengatakan pada Minggu ini bahwa pihaknya tidak akan berkomentar sampai mendengar sesuatu secara resmi melalui saluran resmi pemerintahan Turki. Dan menambahkan dalam sebuah pernyataan email bahwa "Selandia Baru menghargai hubungannya dengan Turki".