Taliban Bakal Dicoret Dari Daftar Kelompok Teroris
SinPo.id - Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan untuk menghapus Taliban dari daftar teroris dalam acara pertemuan International Valdai Club, Sabtu (23/10). Dan pernyataan tersebut disambut baik oleh pihak Taliban.
Putin menganggap bahwa penghapusan Taliban dari daftar terroris adalah hal yang mungkin. Namun untuk mewujudkanya memerlukan harus terjadi pada level Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
"Kita semua berharap bahwa orang-orang ini, Taliban, yang tidak diragukan lagi mengendalikan situasi di Afghanistan akan memastikan bahwa situasi berkembang secara positif," ucap Putin.
Taliban merespon positif atas pernyataan yang diucap oleh Putin. "Kementerian Luar Negeri Afghanistan menyambut baik pernyataan Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin, mengenai penghapusan nama-nama pemimpin IEA dari daftar hitam," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan, Abdul Qahar Balkhi di pemerintahan sementara negara itu pada Minggu (24/10).
"Ketika babak perang telah berakhir, negara-negara dunia juga harus membawa perubahan positif dalam hubungan dan pendekatan mereka terhadap Afghanistan. Kami mencari hubungan positif dengan komunitas internasional berdasarkan prinsip timbal balik," lanjut juru bicara Taliban.
Sebelumnya Rusia melabeli Taliban sebagai 'organisasi teroris' sejak tahun 2003, namun menyambut Taliban untuk pembicaraan di Moskow beberapa kali sebelum kelompok itu mengambil alih kekuasaan di Afghanistan sejak Agustus lalu.
Taliban sendiri sudah menguasai Kabul pada Agustus dan mereka mengumumkan pemerintahan sementara Afghanistan pada September.
Taliban mendorong pengakuan internasional. Namun, komunitas dunia memperjelas bahwa Taliban harus memenuhi janji yang telah mereka buat sebelum pengakuan apa pun.
10 jam yang lalu
PERISTIWA | 2 hari yang lalu
GALERI | 1 hari yang lalu
POLITIK | 1 hari yang lalu
POLITIK | 1 hari yang lalu
POLITIK | 1 hari yang lalu
EKBIS | 1 hari yang lalu
POLITIK | 18 jam yang lalu
PERISTIWA | 1 hari yang lalu
PERISTIWA | 1 hari yang lalu
POLITIK | 2 hari yang lalu