Terbongkar Seleksi CPNS Curang, Saan: Keamanan Server CAT BKN Perlu Ditingkatkan

SinPo.id - Terbongkarnya kecurangan seleksi SKD CPNS 2021 di salah satu daerah beberapa waktu lalu menuia kecaman luas masyarakat. Pasalnya, oknum-oknum yang bertanggungjawab atas seleksi tersebut dengan tega bermain mata dengan peserta.

Hal itu tidak hanya menutup peluang CPNS lain terpilih, tetapi juga semakin mempertegas informasi sumir selama ini tentang dugaan-dugaan kecurangan saat pelaksanaan seleksi CPNS.

Menggapi hal itu, wakil ketua komisi II DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan, pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS tahun 2021 ditemukan kecurangan yang di lakukan oleh beberapa oknum dengan menggunakan modus remote access, perlu menjadi perhatian serius pemerintah.

Modus tersebut memungkinkan seseorang di lokasi berbeda, mengakses komputer yang digunakan peserta saat tes berlangsung. Untuk itu, ketersediaan jaringan internet, dan keamanan server harus betul-betul diawasi.

"Ada orang membantu peserta untuk menyelesaikan soal-soal ujian SKD sehingga pelaku kecurangan dapat mengatur bank soal yang merupakan tempat kumpulan soal-soal agar dapat mengerjakan soal dengan cepat, mudah, dan benar jawabannya," ujar Saan Mustopa belum lama ini. 

Saan menilai, pemerintah belum optimal dalam melakukan upaya pencegahan dan antisipasi keamanan data pada sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN. Ini menjadi catatan untuk pemerintah, tim pengamanan teknologi, dan tim quality assurance agar server CAT BKN tidak dapat diretas.

"Pemerintah harus meningkatkan sistem keamanan server CAT BKN serta berbagai upaya antisipasi agar kecurangan-kecurangan dalam bentuk apapun tidak dapat terjadi. Mengingat tahapan pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK tahun 2021 masih berlanjut dan pengawasan terus akan dilakukan hingga tahap akhir selesai," tutur Saan.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga menambahkan, dari kunjungan ini, Komisi II akan memperoleh penjelasan yang lebih detail dan tajam secara tertulis dari Kantor Regional III BKN Bandung beserta jajarannya terkait dengan pelaksanaan dan evaluasi SKD CPNS dan PPPK 2021.

"Semua jawaban ataupun masukan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI, akan menjadi bahan diskusi di internal Komisi II DPR RI, dan selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti dalam Raker/RDP dengan kementerian/lembaga terkait," pungkas Saan.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan aksi kecurangan perusakan sistem seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) atau CPNS 2021 dengan modus remote access di beberapa titik lokasi mandiri instansi Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah akibat kelalaian pemerintah daerah setempat dalam memastikan keamanan sistem IT.

"Kami memandang bahwa kelemahan IT dari pada pelaksanaan menjadi bukti bahwa memang Pemda kurang berhati-hati dan kurang menerapkan sistem pengaman teknologi informasi. Sehingga, dalam proses seleksi ini ada kejadian atau modus berupa peretasan acces," ungkap Plt Kepala Pemeriksaan Laporan Keasistenan Utama VI Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Sobirin dalam konferensi pers virtual terkait Update Publik Hasil Pengawasan Pelayanan Bidang Kepegawaian dan Jaminan Sosial, Senin (15/11).

Sobirin menyampaikan, Ombudsman begitu mengaku terkejut atas temuan kecurangan perusakan sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2021 dengan modus remote access.

Mengingat, aktivitas pengerjaan soal ujian yang bersifat rahasia bisa dilakukan dengan jarak jauh.

"Terkait dengan peristiwa di Sulteng kami merasa kaget dan terkejut, bahwa ternyata dalam proses seleksi ini ada kejadian atau modus berupa peretasan acces. Di mana ada penanaman alat tertentu atau aplikasi tertentu mengakibatkan seseorang dapat mengerjakan dari tempat lain seakan-akan soal itu dikerjakan peserta," bebernya.