MPR Tak Kompak Desak Sri Mulyani Dicopot! Buktinya Bamsoet Meralat Ucapan Fadel

Laporan: Samsudin
Rabu, 01 Desember 2021 | 10:26 WIB
Jokowi diminta copot Menteri Keuangan Sri Mulyani/net
Jokowi diminta copot Menteri Keuangan Sri Mulyani/net

SinPo.id - Sejumlah pimpinan MPR merasa kecewa dengan sikap Menteri Keuangan, Sri Mulyani karena dinilai tidak cakap dan etik dalam mengatur kebijakan pemerintahan.

Hal itu disampaikan salah satu Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, saat mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Sri Mulyani. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini menyebut setidaknya ada lima alasan fundamental mengapa Sri Mulyani harus diberhentikan sebagai menteri.

Pertama, Sri Mulyani dianggap sebagai Menteri Keuangan yang tidak cakap, tidak etik dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Kedua, Sri Mulyani dinilai telah menyepelekan dan merendahkan MPR karena tidak menempati janji.

“Hal itu dibuktikan saat MPR rapat dengan Menteri Keuangan mengenai sosialisasi empat pilar. Ketika itu, Sri Mulyani berjanji akan menyelenggarakan 6 kali sosialiasi ternyata cuma 4 kali,” kata Fadel Muhammad kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Alasan ketiga desakan agar Jokowi memecat Sri Mulyani merupakan keputusan rapat 10 pimpinan MPR yang digelar secara hybrid, offline maupun online. Mereka menilai Sri Mulyani telah merendahkan MPR.

Keempat, Sri Mulyani dinilai mengacuhkan MPR terkait keterbatasan anggaran. Saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor beberapa waktu lalu, Pimpinan MPR mengeluhkan soal anggaran yang terbatas.

“Padahal, saat ini kini pimpinan MPR berjumlah 10 orang. Tetapi, ketika itu justru diacuhkan Sri Mulyani,” tandasnya.

Alasan terakhir yang paling mengecewakan, ketika dirinya sebagai koordinator MPR di Badan Anggaran (Banggar) DPR, kemudian Ketua Banggar dan pimpinan lain rapat dengan Dirjen Kemenkeu. Lalu Pimpinan MPR melakukan rapat dengan Menkeu, sudah diatur waktu semuanya, lalu dibatalkan.

"Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR republik Indonesia mengusulkan kepada presiden republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri Keuangan, karena kami anggap Menteri keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan," tegas Fadel.

Pernyataan Bamsoet

Sementara itu, seolah meralat pernyataan tersebut, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan pimpinan MPR dalam Rapat Pimpinan MPR meminta Menkeu Sri Mulyani menghargai hubungan antar lembaga tinggi negara.

“Karena Menkeu beberapa kali tidak datang memenuhi undangan rapat dari pimpinan MPR dan Badan Penganggaran MPR, tanpa adanya alasan yang jelas,” katanya.

Padahal, kata dia, kehadiran Menteri Keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI.

Lanjut Bamsoet, sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengoordinasi Badan Penganggaran, Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang.

“Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," tegas Bamsoet, Rabu (1/12).

Mantan Ketua DPR ini menjelaskan, beberapa kali Badan Anggaran MPR juga mengundang Sri Mulyani rapat untuk membicarakan refocusing anggaran penanggulangan Covid-19. Tetapi setiap diundang tidak hadir.

“Padahal, MPR RI senantiasa mendukung berbagai kinerja pemerintah dalam menangai pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional,” sambungnya.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini juga menambahkan, selain berimbas kepada pandemi kesehatan dan ekonomi, pandemi Covid-19 juga bisa mengakibatkan pandemi moral berupa terpinggirkannya nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan jati diri bangsa.

Dampak kerusakannya bisa jauh lebih dahsyat, sebagai ancaman kasat mata yang tidak terdeteksi diagnosa medis. Jadi, selain mendukung pemerintah menggencarkan vaksinasi kesehatan memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, MPR RI juga terus menggencarkan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

“Tujuannya untuk mencegah sekaligus memutus mata rantai penyebaran radikalisme dan demoralisasi generasi bangsa," demikian Bamsoet.sinpo

Komentar: