Aksi 212, Refly Harun Endus Agenda ?Hitam? Penumpang Gelap Untuk Umat Islam

Laporan: Khaerul Anam
Rabu, 01 Desember 2021 | 18:07 WIB
Pakar hukum Refly Harun bicara aksi 212/net
Pakar hukum Refly Harun bicara aksi 212/net

SinPo.id - Pakar hukum Tata Negara Refly Harun mengungkapkan semangat 212 harus tetap dipelihara dan diharapkan reuni akbar 212 bisa menjadi festival Islam tahunan di Indonesia, bahkan di dunia.

“Saya berharap suatu saat, reuni ini akan menjadi festival Islam dunia, The biggest festival in the world, Islamic state, mudah-mudahan menjadi sebuah festival yang bisa diikuti orang di penjuru dunia setiap tahun dengan aman dan damai,” kata Refly Harun dalam webinar "memelihara gerakan 212 sebagai aset negara", yang disiarkan akun YouTube FNN TV, dikutip SinPo.id, Rabu (1/12).

Menurut Refly, aksi damai 212 bisa menunjukkan pada dunia bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Karena itu, Refly berharap aparat keamanan bisa memberikan jaminan keamanan pada Reuni 212 yang akan dilakukan, Kamis (1/12) besok. Ia meminta supaya pihak keamanan tidak menjadi provokator pada Aksi Super Damai itu.

"Mudah-mudahan aparat keamanan pun bisa memberikan jaminan keamanan tentunya bukan jadi provokator termasuk misalnya kalau ada provokasi dari pihak ketiga, agar lebih mendamaikan lebih melindungi dan lain sebagainya," tegas Refly.

Refly menjelaskan, pada tahun 2017, 2018 hingga 2019 reuni 212  tidak terlepas dari aroma politik. Hal itu menurutnya bukanlah sebuah hal yang salah, tentunya hak konstitusional dan dilindungi oleh konstitusi harusnya tidak apa-apa seperti aksi-aksi sebelumnya.

"Tidak ada yang salah dengan aspirasi politik, itu adalah hak warga negara," tandasnya.

Refly menambahkan, aksi-aksi yang dilakukan belakangan ini aman dan damai tidak pernah terjadi bentrokan. Walaupun, sesal Refly, masih ada beberapa yang memasang banner bertuliskan Jokowi mundur.

"Aksi-aksi belakangan ini tidak ada bentrokan. Beda sekali dengan sebelumnya kan, tidak ada bentrokan, damai walaupun mereka juga masih memasang banner Jokowi mundur, itu masih terbentang juga," ucapnya.

Lebih jauh Refly mengatakan, dirinya mencium ada agenda atau proyek penumpang gelap yang harus diwaspadai dalam aksi 212 ini. Agenda itu mengharapkan adanya kekacauan sehingga umat Islam dicap intoleran, radikal ataupun ekstremis.

“Saya baru ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang tahu betul dengan proses 212. Justru mensinyalir ada pihak-pihak yang menginginkan 212 ini berlangsung chaos dan kemudian ada cap intoleransi dan radikal terhadap kelompok Islam atau Islam politik yang merupakan mayoritas di Indonesia,” katanya.

“Ini yang harus diwaspada dan dicegah, penunggang gelap ini. Jangan sampai kemudian, mereka berhasil meletakan atau menyebabkan bahwa kelompok Islam adalah kelompok intoleran, radikal dan ekstremis. Sehingga ini harus dihindari, jangan sampai kemudian berhasil proyek-proyek penunggang gelap ini untuk memojokan wajah Islam Indonesia, sehingga ada legitimasi,” katanya.

Sebelumnya Polda Metro Jaya menegaskan tidak mengeluarkan izin untuk pelaksanaan reuni 212 yang rencananya akan tetap digelar pada Kamis (2/12) di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.

"Polda Metro tidak mengeluarkan izin," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan saat dikonfirmasi, Rabu (1/12).

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan reuni 212, Zulpan tidak menjelaskan lebih lanjut terkait pelarangan tersebut. Ia hanya menjelaskan bahwa Polri bertugas untuk mengatur ketertiban dan menjaga keselamatan masyarakat.

"Polri mengatur ketertiban masyarakat sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Sebab, keselamatan masyarakat merupakan yang utama," terangnya.

Rencananya panitia reuni 212 bakal menggelar acara reuni di dua tempat. Pagi pukul 08.00-11.00 WIB Aksi Super Damai di sekitaran Patung Kuda Jakata, dengan tema " Bela ulama, Bela MUI Ganyang Koruptor".

Dan pada siang pukul 12.30 sampai 15.30 di Pondok Pesantren Azikra Sentul, Bogor dalam bentuk silaturahim dan dialog dengan 100 tokoh dengan tema bersama mencari solusi untuk keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia.sinpo

Komentar: