Bahlil Usul Pilpres 2024 Diundur Atas Nama Investasi, Pengamat: Gak Relevan

  • Laporan:

SinPo.id - Direktur Eksekutif IndoStrategic Khoirul Umam merespon pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengklaim pengusaha ingin Pilpres 2024 diundur dengan alasan pemulihan ekonomi nasional akibat Covid -19.

Menurut Umam, statemen Menteri Investasi Bahlil Lahadalia itu mengandung muatan politis. Menurutnya, Bahlil mencoba berpolitik dengan mengatasnamakan aspirasi komunitas pelaku usaha yang sebenarnya tidak bisa dikonfirmasi.

"Itu pelaku usaha yang mana dan dari kelompok siapa?," kata Umam dalam keterangan tertulianya, di Jakarta, Senin (10/1).

Dosen Ilmu Politik Paramadina itu menyebut pemilihan Umum (Pemilu) itu sudah ada aturannya, ia meminta Bahlil jangan mencampur urusan antara kesulitan mencari Investasi dengan kebijakan penyelenggaraan pemilu.

"Kesulitan untuk menarik investasi dalam situasi pandemi saat ini sebaiknya tidak perlu ditarik-tarik ke dalam kebijakan penyelenggaraan Pemilu, yang sudah jelas-jelas diatur oleh UU Pemilu dan amanah konstitusi yang mengatur jelas masa periode presiden," ucapnya.

Umam menambahkan, menurutnya tidak perlu mewacanakan perpanjangan masa periode kepemimpinan presiden dengan dalih ekonomi.

Pemerintah saja berani memaksakan Pilkada 2020 di saat pandemi Covid-19 masih tinggi dan belum ada vaksin.

"Jadi kalau sekarang mau menggunakan narasi penundaan Pilpres demi pemulihan ekonomi, itu adalah argumen yang tidak make sense, misleading dan tidak relevan," pungkasnya.

Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan bahwa pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Pertimbangannya tak lepas dari pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

"Kalau kita mendengar di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," ungkap Bahlil dalam acara rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1).

Pernyataan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini menanggapi terkait hasil survei Indikator Politik yang memperlihatkan bahwa dukungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk maju kembali di Pilpres 2024 sebanyak 33,3 persen.

Berita Terkait

Tinggalkan Komentar