Amerika Negara Demokratis? Menlu Suriah: Omong Kosong Yang Sangat Menyesatkan

  • Laporan:

SinPo.id - Amerika Serikat (AS) tidak memiliki demokrasi sejati, karena fakta membuktikan kebalikan dari apa yang diklaimnya, kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Suriah Faisal Mekdad.

"AS mengklaim bahwa dirinya adalah benteng demokrasi. Selama beberapa tahun terakhir, banyak kekurangan dalam demokrasi ini telah muncul, dan ini bukanlah demokrasi sejati," kata Mekdad dalam sebuah wawancara, melansir Xinhua News, Sabtu (15/1).

Menlu tersebut mengecam apa yang disebut "KTT untuk Demokrasi" yang diadakan oleh AS pada bulan lalu, dengan mengatakan bahwa AS tidak memenuhi syarat untuk "menentukan negara mana yang demokratis dan mana yang tidak."

"Demokrasi mana yang dibicarakan orang Amerika? Saya pikir ini hanyalah omong kosong, yang bertujuan terutama untuk menyesatkan dan memperluas perpecahan dalam komunitas internasional" serta mencoba menciptakan gangguan untuk "mengembalikan hegemoni AS di bawah dalih demokrasi atas negara-negara di dunia," kata Mekdad.

Di Suriah, AS mendukung kelompok separatis, mencuri sumber daya alam dari rakyat Suriah, seperti minyak, gas, dan gandum, serta memberlakukan sanksi sepihak hingga memengaruhi ekonomi dan mata pencaharian warga Suriah, yang memperburuk krisis negara itu, katanya.

Mekdad meragukan apakah berbagai sanksi yang "membunuh" anak-anak, wanita, dan lansia Suriah, serta yang memengaruhi segala sesuatu dan semua orang di Suriah untuk mencapai tujuan Barat ini, dapat didefinisikan sebagai tindakan "demokrasi."

AS ingin mendikte keinginannya pada rakyat Suriah dan menginginkan solusi yang dianggapnya cocok untuk diterapkan; jika tidak, mereka terus menduduki wilayah Suriah dan mengendalikan sumber daya nasional utama di negara itu, kata Mekdad.

Menlu tersebut juga berbicara tentang sejumlah upaya Tiongkok dalam mendorong diskusi demokrasi di tingkat global dan dengan serius menjalin hubungan demokrasi antarnegara.

Mekdad mencatat bahwa di dalam negeri, Tiongkok berusaha untuk membiarkan masyarakat Tiongkok mengendalikan nasib mereka sendiri; sementara di luar negeri, Tiongkok berinteraksi dengan negara lain atas dasar "keadilan dan kesetaraaan", serta memberikan bantuan tanpa ikatan politik.

Berita Terkait

Tinggalkan Komentar