Periksa Pejabat-Swasta, KPK Telusuri Dana Suap Yang Diterima Rahmat Effendi

Laporan: Khaerul Anam
Rabu, 19 Januari 2022 | 19:48 WIB
KPK pamer uang sitaan OTT Rahmat Effendi/SinPo
KPK pamer uang sitaan OTT Rahmat Effendi/SinPo

SinPo.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penerimaan aliran dana melalui pejabat dinas Kota Bekasi dan pihak swasta yang diterima tersangka Walikota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE).

"Yang dikonfirmasi dari delapan saksi, terkait dugaan adanya aliran uang yang diterima tersangka Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, nonaktif Rahmat Effendi yang di antaranya melalui perantara beberapa pihak," kata Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (19/1).

Ali Fikri menjelaskan, pemeriksaan dilakukan tim penyidik lembaga antirasuah terhadap delapan saksi pada Selasa 18 Januari.

Delapan saksi yang diperiksa tersebut yaitu Kepala Dinas Tata Ruang Pemerintah Kota Bekasi Junaedi, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Taufik R Hidayat, Kepala Saksi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Samad Saefuloh.

Lalu Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Krisman, Staf Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi Usman, lalu Staf Keuangan PT MAM Energindo Etti Satriati,  Tari selaku karyawan swasta dan Akbar dari pihak swasta.

Ali menambahkan, dari para saksi tersebut didalami pula dugaan adanya pertemuan yang dipimpin Rahmat Effendi. Secara khusus, pertemuan itu bertujuan menentukan pihak kontraktor yang akan mengerjakan beberapa proyek di Kota Bekasi.

Diketahui, dalam perkara ini KPK telah menetapkan Rahmat Effendi (RE) dan delapan orang lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

KPK menetapkan lima tersangka sebagai penerima suap yaitu Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M Bunyamin (MB), Lurah Jatisari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY) dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL).

Sementara empat tersangka sebagai pemberi suap yaitu Direktur PT ME Ali Amril (AA), pihak swasta Lai Bui Min (LBM), Direktur PT KBR Suryadi (SY), serta Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS).

Atas perbuatannya, tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf f serta Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.sinpo

Komentar: