Airlangga Manut Titah Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu

Laporan: Ari Harahap
Kamis, 07 April 2022 | 15:26 WIB
Ketum Golkar Airlangga dan Presiden Jokowi/net
Ketum Golkar Airlangga dan Presiden Jokowi/net

SinPo.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara terkait larangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar dirinya beserta jajaran kabinet lain tidak bicara lagi soal penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan.

Ketua Umum Partai Golkar itu enggan mengomentari langsung larangan dari Presiden Jokowi tersebut. Namun, menurutnya apa yang menjadi instruksi Jokowi kepada para pembantunya itu sudah jelas.

"Itu saya rasa itu sudah jelas. Kalau di dalam RUU itu normanya jelas. Penjelasannya tidak perlu," ujar Airlangga kepada wartawan  di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/4).

Sebagaimana diketahui, Airlangga Hartarto merupakan salah satu Ketua Umum Partai yang sempat menggaungkan wacana penundaan Pemilu 2024. Airlangga mengatakan usulannya tersebut didapat dari aspirasi masyarakat petani sawit.

Selain Airlangga, dua Ketua Umum Partai lainnya yang sempat gencar menggaungkan penundaan Pemilu 2024 adalah Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum PKB dan juga Zulkifli Hasan yang merupakan Ketua Umum PAN.

Sementara sebelumnya, Presiden Jokowi meminta para menteri sensitif pada kesulitan rakyat serta memiliki empati. Para menteri harus bisa menjelaskan penyebab kondisi saat ini sulit dan langkah-langkah apa yang dilakukan.

"Jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan inflasi," kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang diikuti para menteri pada Rabu (6/4).

Jokowi meminta para menteri tidak membuat polemik di masyarakat. Larangan itu termasuk soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi," ucap Jokowi.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak," tegasnya.sinpo

Komentar: