Luhut Janji Tindak Pengusaha Migor Nakal, PKS: Jangan PHP Publik!

SinPo.id -  Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan jangan ikut-ikutan obral janji dalam penanggulangan kemahalan harga migor.

Menurutnya, sebaiknya Luhut langsung beraksi (action) daripada hanya tebar ancaman akan menindak pengusaha yang masih 'bermain-main' dalam masalah kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng (migor). Dia menilai pernyataan Menko Marves ini sangat terlambat. 

"Hari gini, sudah lebih dari delapan bulan sengkarut minyak goreng, baru membuat statemen seperti itu. Kemana saja selama ini?" ujar Mulyanto dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (7/6).

Mulyanto menjelaskan Pemerintah sudah bolak-balik dan buku-tutup kebijakan. Misalnya kebijakan DMO, yang pernah diterapkan, lalu dicabut dan sekarang ditetapkan kembali. 

Begitu juga kebijakan subsidi. Mulanya subsidi migor diterapkan di tingkat pengecer.  Kebijakan tersebut dicabut, lalu diterapkan subsidi migor curah di tingkat produsen.  Sekarang kebijakan subsidi tersebut dicabut kembali. Termasuk juga kebijakan larangan ekspor CPO yang buka-tutup.

Bahkan, kata dia, keluhan dari Mendag maupun Menperin atas komitmen dan nasionalisme pengusaha migor sudah sering kali diteriakan. Termasuk keluhan dari KPPU yang menyimpulkan pasar migor yang oligopolistik dan patut diduga terjadi kartel dalam penentuan harga terutama migor kemasan.

Tindak lanjut kasus perizinan ekspor yang melibatkan produsen migor, yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi, bukan sekedar kejahatan oknum korporasi, belum terlihat kemajuannya.

"Jadi Menko Marves jangan sekedar gagah-gagahan PHP publik. Yang dibutuhkan publik adalah bukti. Masyarakat tengah menunggu janji Presiden, bahwa harga migor turun sesuai HET," tegas Mulyanto.

Sebelumnya diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bakal mengambil tindakan tegas kepada oknum pengusaha migor nakal.

Luhut bahkan mengajak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk bersama-sama memantau pergerakan harga minyak goreng saat ini.

Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat ini, Luhut pun menjamin bahwa harga minyak goreng bisa turun dalam waktu dua minggu ke depan, khususnya harga minyak goreng curah.