Cegah Perdagangan Manusia, Sosialisasi Perekrutan PMI Legal Harus Dilakukan

SinPo.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan bahwa sosialisai perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) harus dilakukan, agar kasus perdagangan manusia yang terjadi di Kamboja terhadap para PMI tidak terulang.

“Pemerintah pusat dan daerah harus proaktif melakukan sosialisasi sistem perekrutan pekerja migran yang legal kepada masyarakat pencari kerja,” kata Puan, Senin 1 Agustus 2022.

Pasalnya, berdasarkan hasil penelitian Migrant Care, sindikat perdagangan manusia biasanya menyasar daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi, daerah dengan banyak pekerja migran, dan masyarakat yang berusia produktif.

“Masifkan sosialisasi pencegahan perdagangan manusia hingga sampai ke desa-desa. Pastikan masyarakat memahami prosedur keberangkatan PMI secara legal dan informasi mengenai risiko-risiko jika berangkat lewat jalur informal,” tegas Puan.

Selain itu, pihaknya juga mendorong Pemerintah untuk bisa mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Kita harus bisa selamatkan warga kita dari praktik perdagangan manusia. Kasus penipuan seperti ini terjadi karena kurangnya edukasi dari pemerintah,” ungkapnya.

Indonesia sudah mengalami Darurat Perdagangan Manusia karena banyaknya kejadian buruk yang menimpa PMI. Oleh sebab itu, kasus perdagangan manusia berkedok sistem perekrutan tenaga kerja secara online harus diusut tuntas.

“Kerja sama lintas negara juga harus ditingkatkan, dan tentunya lakukan penegakan hukum yang tegas kepada para pelaku perekrut PMI di dalam negeri. Serta usut tuntas oknum-oknum yang terlibat dalam sindikat penipuan perekrutan PMI secara ilegal," tandasnya.

Seperti diketahui, kasus penipuan yang dilakukan perusahaan online Scammer bukan baru kali ini saja terjadi. Karena di tahun 2020 dan 2021 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) juga pernah menggagalkan keberangkatan beberapa calon korban penipuan.