Emak-emak Unjuk Rasa di Depan DPRD Jabar Minta Harga Kebutuhan Pokok Turun Sembari Singgung Bisnis Anak Jokowi

SinPo.id - Puluhan emak-emak yang tergabung dalam Perempuan Sunda Bergerak (PSB) unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Selasa 2 Agustus 2022.

Peserta unjuk rasa yang mengenakan kebaya tersebut mengeluhkan soal mahalnya harga kebutuhan bahan pokok, seperti minyak goreng. Para emak-emak juga meminta pemerintah memperhatikan sejumlah permasalahan lainnya, seperti kasus hukum yang membelit anak Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Para pengunjuk rasa juga membawa poster berisi berbagai tulisan aspirasi dan kritikan. Misalnya, “Uji Nyali KPK Soal Kaesang dan Gibran”, "Gorengan Itu Asik, Tapi Harga Minyak Mencekik”, “Usut Tuntas Gurita Bisnis Anak Pengusaha”, “Hukum di Negara ini Tumpul ke atas Tajam ke bawah”, dan “Bosan dengerin Presiden Banyak Boongnya”.

Ketua PPSB, Lusiana Mulya, menilai, korupsi di era kedua pemerintahan Jokowi sangat marak dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat. 

"Korupsi dan suap-menyuap membuat pemerintah tidak mampu mengatasi mafia dan oligarki yang mengatur segalanya. Salah satunya juga berakibat terhadap kenaikan harga-harga," ujar Lusiana.  

Presiden Jokowi, menurut Lusiana, lemah terhadap pengawasan keluarganya, terutama anak-anaknya, yakni, Gibran dan Kaesang, dimana secara terang benderang pengusaha besar yang bermasalah secara  hukum membantu usaha anaknya. 

"Semestinya Presiden Jokowi sangat tahu bahwa hal tersebut melanggar, dan kewajiban Presiden melarang keluarganya berbisnis dengan pengusaha bermasalah. Akibatnya kan seperti harga minyak goreng naik, pemerintah gak berdaya, karena pengusahanya sudah bantu modal untuk anaknya Presiden. Nah, yang susah kan rakyat," cetus Lusiana.  

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Jabar, Yuningsih mengapresiasi aspirasi dari emak-emak PSB. "Kami beri aspirasi dan bertemu dengan kami, karena perempuan tidak elok kalau berteriak-teriak," katanya.

Ditempat yang sama, Anggota Komisi V DPRD Jabar, Siti Muntamah meminta semua pihak bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.

Menurutnya, DPRD Jabar tidak bisa menentukan kebijakan, yang ada menyampaikan aspirasi kepada pimpinan untuk di tindak lanjuti. 

"Insya Allah kita mencari solusi bareng-bareng karena kita wakil rakyat yang khusus menerima seluruh aspirasi dari masyarakat," tandasnya.