Dewan Pers SinPo

DPR Berikan Tiga Opsi Terkait Tingginya Penggunaan APBN untuk Subsidi BBM

Laporan: Galuh Ratnatika
Selasa, 23 Agustus 2022 | 20:54 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

SinPo.id - Berkaitan dengan persoalan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diklaim telah menyedot hampir 25 persen dari APBN, DPR menawarkan beberapa opsi (pilihan) kepada pemerintah.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan, tiga opsi tersebut yakni, adanya pembatasan, menambah subsidi dan kompensasi, atau menaikkan harga BBM untuk menekan anggaran subsidi.

"Jadi kita sekarang sedang simulasikan dan diskusikan opsi yang tadi saya sampaikan, tapi ini akan menjadi sebuah diskusi yang berkelanjutan," kata Eddy, saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 23 Agustus 2022.

Namun menurutnya, keputusan apa pun yang akan diambil pemerintah nantinya dapat memberikan dampak, baik terhadap APBN maupun daya beli masyarakat yang masih harus dijaga ditengah proses pemulihan ekonomi.

"Kembali lagi semua keputusan itu ada dampaknya, kalau pemerintah menaikkan harga, maka akan berdampak pada daya beli masyarakat, yang berakibat pada kenaikan inflasi," paparnya.

Selain itu menurut Eddy, apabila harga BBM tidak dinaikkan, maka anggaran subsidi akan terus membengkak, dan potensi kenaikan subsidi meningkat menjadi 600 Triliun atau bahkan tembus hingga 660 Triliun.

Terakhir, apabila pembatasan terhadap penggunaan BBM bersubsidi diterapkan, maka dapat menyebabkan antrian panjang di setiap SPBU, karena pemberian BBM bersubsidi harus benar-benar tepat sasaran hanya untuk masyarakat yang berhak.

"Jangan sampai nanti ada pembatasan ternyata antrian di SPBU nanti akan ramai. Itu ada dampak sosial juga yang harus kita jaga," tandasnya.

 sinpo

Komentar: