Demokrat: Wacana Presiden 3 Periode Bentuk Pengkhianatan Amanat Reformasi

SinPo.id - Wacana Jokowi 3 periode yang kembali mengemuka pasca Musyawarah Rakyat (Musra) yang diselenggarakan oleh kelompok relawan Jokowi.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan, bahwa skenario ini terus hidup dan dijalankan. Ini menjadi operasi politik mendesepsi publik yang dilakukan elit-elit di lingkaran penguasa untuk melanggengkan kekuasaan.

"Jelas terekam dan tersimpan dalam memori publik sejak mula-mula wacana ini berhembus dari orang-orang dekat Pak Jokowi," ujar Kamhar dalam keterangan tertulisnya, Kamis 1 September 2022.

Menurutnya, proses itu kemudian direpresentasikan oleh beberapa anggota kabinet dan menimbulkan perlawanan keras dari rakyat dan elemen civil society.

"Mahasiswa di seluruh Indonesia yang turun ke jalan menolak perpanjangan masa jabatan atau penambahan periodesasi Presiden pada bulan April lalu," jelasnya.

Kamhar mengungkapkan, berdasarkan survei SMRC pada waktu yang sama juga menunjukkan 73 persen rakyat menolak perubahan masa jabatan presiden dan hanya 5 persen populasi yang ingin lebih dari dua periode.

"Jadi sebaiknya kelompok relawan membuang jauh-jauh keinginan perpanjangan masa jabatan presiden ini. Tak hanya bertentangan dengan aspirasi rakyat, ini juga bentuk nyata pengkhianatan amanat reformasi," tutur Kamhar.

Kamhar menambahkan, Presiden harus tegas merespon ini. Karena, sebagai anak kandung reformasi, adalah keliru atas nama demokrasi memberi ruang terus mengemukanya wacana dan memberi lampu hijau pada gerakan yang mematikan demokrasi dan reformasi itu sendiri. 

"Ini berbahaya jika terus dibiarkan, apalagi bagi Pak Jokowi yang terus memelihara pemikiran seperti ini," pungkasnya.