Oligarki "Sambo di NKRI" Dari Sabang Sampai Merauke?

SinPo.id - Punya jabatan, kekuasan dan uang, kemanusiaan (human) nanti dulu. Begitulah perilaku jenderal bintang dua di Kepolisian RI, bernama Ferdy Sambo. Perilaku tersebut lah, melumat cara pandang eks Kadiv Propam Mabes POLRI terhadap manusia di hadapannya. 

Sehebat apapun Anda; karier, jabatan dan pangkat, ingat bahwa manusia itu derajatnya sempurna melebihi segala makhluk apapun di atas bumi ini. Kemanusiaan wajib dijunjung tinggi. Sebab, manusia tak hanya ciptaan Tuhan tapi manusia adalah makhluk sosial. Manusia tenggang rasa, budi pekerti, tepo seliro, gotong royong dan saling membantu. "Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri" begitulah hukum Tuhan yang membudaya hingga sekarang.

Oligarki di Indonesia makin menjadi-jadi. Uang, kekuasaan dan jabatan, menghalalkan segala cara. Cita-cita bangsa Indonesia yang menjadi pedoman hidup, kebangsaan dan kemanusiaan (sosio-nasionalisme) semakin jauh dari praktiknya.

Oligarki Sambo?

Markas Besar Polisi (MABES) dialam MABES) Identik dengan jabatan yang diemban suami Putri Chandrawati. Sambo kapan saja  dan seenaknya mengotak atik suatu peristiwa berdarah dan semaunya. Beliau terbukti memerintahkan jawatannya untuk mengikuti skenario pidana semaunya. 

Makhluk ugal-ugalan nan liberal  sebagaimana Sambo tersebut, tak ubahnya Oligarki di negara tercinta Republik Indonesia. Seenaknya kaum satu persen tersebut melanggengkan kekuasaanya, tipu dayanya, dengan cara-cara kotor dan palsu. 

Simak saja problem pemilu. Bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, berani melumatkan partai berkuasa untuk tak repot ikut verifikasi administrasi dan faktual. Alasan KPU bahwa parpol jebolan tahun 2019 dan telah lolos parlemen threshold, tak repot-repot mengikuti verifikasi administrasi?

Gelagat KPU tersebut bukanlah aneh atau mengada-ngada. KPU konsisten sesuai aturan hukum dan Undang-undang (UU) yang berlaku. Juga, perilaku KPU tersebut didukung oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Mutilasi Warga Papua di Mimika

Oligarki "Sambo" pada kasus mutilasi warga sipil di kabupaten Mimika Papua (sekarang Papua Tengah), tipikal oligarki sebagai payung tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan itu, terjadi. Oknum TNI dengan jabatannya, seenaknya menjebak masyarakat sipil, lalu dibunuh dan dipotong badannya. Seakan kemanusiaan tak berarti di negeri ini. Itulah perilaku "oligarki Sambo"?

Bangsa Yang Beradab Adil dan Makmur!

Alam liberal telah merusak, akibat merasuki alam pikiran individu maupun kelompok di negara tercinta Indonesia. Kemanusiaan diabaikan, kebangsaan di lucuti. Oknum tak berwawasan, dengan dalil "Garuda Di Dada", merusak segalanya. 

Mulai dari Sambo yang yang semaunya menyuruh anak buahnya menembak rekannya sesama polisi hingga, Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri ( MENDAGRI), tidak mau pake protap Otonomi Khusus dalam menentukan Jabatan Kepala Daerah (PJ). Semaunya Tito, hak "Diskresi" yang melekat, membuatnya semakin kokoh nan ugal-ugalan menentukan PJ untuk wilayah Papua dan Papua Barat.

Oligarki "Sambo" memang klimaks dari perilaku berbangsa dan bernegara hari ini. Ugal-ugalan, sembrono, semaunya, itulah "cara pandang" penguasa saat ini. Ferdy Sambo hanyalah oknum polisi yang tidak berperikemasnuaan, tapi mewakili watak oligarki di Indonesia. Maulah bangsa Indonesia dikuasai oleh manusia tak berperikemanusiaan?. Perilaku tidak berperikemanusiaan dan beradab, menguasai Tanah Papua hingga se-Nusantara. Oligarki merupakan segelintir orang, kaum 1% yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kita, sebagai mayoritas rakyat "kaum 99%" jangan mau dibodohi oleh segelintir manusia bernafsu dan serakah. Selamatkan NKRI dari dominasi oligarki.