Pyongyang Sebut Pelapor Khusus HAM PBB untuk Korea Utara Sebagai Boneka Amerika Serikat

Laporan: Sinpo
Sabtu, 03 September 2022 | 05:54 WIB
Pelapor khusus PBB untuk isu HAM di Korut, Elizabeth Salmon. Foto: Istimewa
Pelapor khusus PBB untuk isu HAM di Korut, Elizabeth Salmon. Foto: Istimewa

SinPo.id - Korea Utara menyebut pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pyongyang sebagai "boneka Amerika Serikat".

Sebutan itu ditujukan pada profesor hukum internasional, Elizabeth Salmon, yang kini ditunjuk sebagai pelapor khusus PBB untuk isu HAM di Korut.

"Kami telah memperjelas prinsip kami bahwa tidak akan mengakui atau menyetujui 'pelapor khusus' apapun yang hanyalah boneka AS," kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut dilansir Korean Central News Agency (KCNA), Jumat, 2 September 2022.

Juru bicara itu juga berpendapat aktivitas Salmon sebagai pelapor PBB merupakan alat untuk menutupi kampanye jahat Amerika Serikat terhadap Korea Utara.

Ia juga menuduh Salmon berani mengungkapkan "pernyataan sembrono yang melanggar sistem dan hak kedaulatan kami yang tak dapat diganggu gugat."

"Seharusnya PBB tidak boleh lagi mengizinkan nama dan misi mereka disalahgunakan untuk misi jahat Amerika Serikat terhadap DPRK (Korut)," imbuhnya.

Namun dalam pernyataan KCNA itu, identitas Salmon disebut sebagai "he" yang berarti laki-laki, padahal ia adalah perempuan.

Sebagaimana diberitakan AFP, Salmon didapuk sebagai pelapor HAM PBB pada bulan lalu.

Ia sempat menghadiri pertemuan dengan pejabat Korea Selatan, anggota kelompok hak asasi manusia, hingga pembelot Korut untuk mendiskusikan situasi di Pyongyang.

Sebelumnya, Salmon menyatakan bahwa ia "sangat menyadari" Korut menolak "mandat" HAM PBB, termasuk misinya.

"Namun, itu bukan berarti kita tak harus mencoba," kata Salmon.

"Kita tak boleh menyerah untuk berkomunikasi dengan Korut karena yang dipertaruhkan adalah hidup masyarakat Korut dan hak asasi manusia mereka," sambung Salmon.

PBB sendiri telah menempatkan misi laporan HAM untuk Korut pada 2004, kala dunia internasional semakin khawatir atas dugaan pelanggaran HAM di negara itu.

Meski demikian, belum pernah ada pelapor PBB yang diberikan akses ke Korut untuk misi pencarian fakta.

 sinpo

Komentar: