Legislator Inggris Sampaikan Protes Pada Pemerintah Terkait China Diundang ke Pemakaman Ratu Elizabeth II

SinPo.id - Pemerintah Inggris mengudang pemimpin negara atau perwakilannya, termasuk juga China untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ratu Elizabeth II yang dijadwalkan Senin pekan depan.

Keputusan itu ternyata memicu protes dari sekelompok legislator. Mereka telah menyurati pejabat terkait ketidaksetujuan atas keputusan mengundang China dalam prosesi pemakaman Ratu Elizabeth II.

Salah satu anggota parlemen konservatif yang menyampaikan keberatan adalah Tim Loughton. Ia mengatakan bahwa undangan ke China harus dibatalkan, dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia negara itu dan perlakuan terhadap Uighur di wilayah barat jauh Xinjiang.

"Inggris tidak tepat mengundang  perwakilan resmi dari pemerintah China untuk menghadiri acara penting seperti itu," ujarnya, sebagaimana dilansir BBC, Jumat, 16 September 2022.

Namun, belum dipastikan juga Presiden China, Xi Jinping, yang saat ini bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada pertemuan puncak di Uzbekistan itu akan menghadiri pemakaman kenegaraan tersebut. Sementara laporan media menunjukkan bahwa Wakil Presiden China Wang Qishan yang dapat hadir.

Inggris sendiri sudah melarang tiga negara, yakni Rusia, Belarusia, dan Myanmar, untuk menghadiri pemakaman Ratu Elizabeth II.

Dalam kasus Rusia dan Belarusia, seorang sumber senior pemerintah Inggris mengatakan kepada CNN bahwa pengecualian mereka adalah karena invasi Putin ke Ukraina, yang didukung oleh Belarus. "Dalam kasus Myanmar, itu karena perlakuan terhadap orang-orang Rohingya," kata sumber itu.

Istana mengirimkan undangan pemakaman kenegaraan atas saran pemerintah, setelah anggota dinas sipil dan diplomatik dengan mempertimbangkan implikasi politik dari mengundang para pemimpin tertentu.

Hubungan Beijing-London menjadi semakin tegang ketika Duta Besar China untuk Inggris dilarang dari Parlemen setelah Beijing memberikan sanksi kepada tujuh legislator Inggris tahun lalu atas sikap mereka terhadap China.