BPBD DKI Siapkan Langkah Mitigasi Hadapi Ancaman Fenomena La Nina

SinPo.id - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) DKI Jakarta telah menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi bencana banjir, dalam upaya menyikapi musim hujan yang terjadi mulai akhir Oktober 2022 sampai Februari 2023 yang disebut sebagai fenomena La Nina, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). 

Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, langkah mitigasi ini melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di DKI Jakarta, termasuk lintas sektor di lembaga vertikal. Mulai dari Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, BMKG dan sebagainya. 

“Petugas juga melakukan pengecekan dan perawatan pompa air, termasuk penyiapan pompa mobile untuk mempermudah penyedotan air jika terjadi bencana banjir atau genangan,” kata Isnawa saat diskusi ‘Musim Hujan dan Keselamatan Warga’ di Novotel Cikini, Jakarta Pusat, Kamis 27 Oktober 2022. 

Isnawa mengatakan, untuk Dinas SDA fokus pada pembuatan waduk, situ dan embung sebagai tempat penampungan air hujan. Selain itu, lanjutnya, SDA juga melakukan pengerukan terhadap sungai, waduk, situ dan saluran air yang sudah eksisting saat ini. 

Selain itu Isnawa menjelaskan, untuk langkah mitigasi berikutnya adalah pendistribusian sarana dan prasarana penanggulangan banjir di tempat-tempat rawan bencana. 

“Kami juga melakukan apel siaga untuk pengecekan kekuatan sumber daya, kemudian melakukan simulasi gabungan penanganan bencana banjir dan pemetaan terhadap sumber daya (instansi/lembaga),” katanya. 

Berdasarkan informasi dari BMKG, sambung Iswana, Indonesia menjadi titik pertemuan antara cuaca dari arah utara dan selatan. Hal ini akan berdampak pada terjadinya peningkatan curah hujan di berbagai wilayah Indonesia termasuk di DKI Jakarta. 

“Kalau di Jakarta itu yang paling sering hujan adalah Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Sedangkan wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara kecenderungannya lebih sedikit dari wilayah lainnya,” katanya.

Ia mencatat sebanyak 25 kelurahan dari total 267 kelurahan teridentifikasi rawan bencana, terutama banjir. Lokasi tersebut, kata Isnawa, paling banyak yang bersinggungan dengan kali dan sungai dari kawasan hulu ke hilir.

“Sebenarnya itu paling banyak di wilayah-wilayah yang berada di bantaran kali, seperti di Kawasan Pondok Karya Kemang, itu kan banjir disebabkan oleh Kali Mampang dan sudah masuk dalam program Dinas SDA untuk melakukan optimalisasi (pengerukan) di sana,” ucapnya.

Adapun 25 kelurahan itu tersebar di berbagai wilayah kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta. Seperti di Jakarta Barat di wilayah Rawa Buaya dan Kembangan, kemudian Jakarta Selatan di Kelurahan Cipete, Pejaten Timur, Cipulir dan sebagainya. 

“Jadi, kita mengalami kondisi apabila di kawasan hulu atau di Depok dan Bogor mengalami hujan lebat, pasti akan terdorong airnya ke Jakarta. Di tambah di Jakarta juga hujan, jadi kita mengalami dua sumber (hujan) yang akhirnya banyak sekali menyebabkan titik-titk genangan,” lanjutnya. 

Sementara itu untuk personel, BPBD DKI Jakarta mengerahkan 267 petugas untuk mengantisipasi bencana saat musim hujan. Jumlah itu di luar dari petugas yang ada di wilayah-wilayah maupun organisasi perangkat daerah (OPD) teknis lainnya.

“Tim Reaksi Cepat (TRC) yang telah disiagakan di seluruh kelurahan yang ada di Jakarta dalam mengantisipasi bencana yang dapat ditimbulkan akibat cuaca ekstrem, seperti banjir ataupun tanah longsor,” jelasnya.