Minta Jokowi Mundur, Tuntutan Massa Aksi 411 Disebut Absurd

SinPo.id -  Tuntutan yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur dari jabatannya disebut absurd dan tidak berdasar.

Desakan ini digaungkan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) saat menggelar unjuk rasa bertajuk 'Aksi 411' di kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Jumat, 4 November 2022.

"Tuntutan ini selalu mereka sampaikan secara berulang-ulang. Ini menandakan bahwa tuntutan itu sangat absurd, tidak berdasar, dan tidak nyambung dengan kebutuhan masyarakat,” kata Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro dalam keterangannya, Sabtu, 5, November 2022.

Menurut Juri, masyarakat saat ini tahu bahwa pemerintah sedang bekerja keras untuk menyelesaikan pandemi covid-19. Termasuk, mengantisipasi berbagai dampak masalah akibat persoalan global.

Misalnya, krisis pangan, energi, dan krisis keuangan global. Pemerintah bahkan terus melanjutkan program-program prioritas nasional untuk membawa kemajuan Indonesia lebih cepat.

“Jadi kalau tuntutannya Presiden Jokowi mundur, sudah pasti tidak akan dihiraukan oleh masyarakat dan dianggap hanya membuat kegaduhan saja,” ujarnya.

Ketua KPU RI 2016-2017 ini menilai aksi yang dilakukan GNPR itu sebenarnya sebuah konsolidasi politik berbalut demonstrasi yang sangat kontraproduktif. Kegiatan tersebut dianggap tidak mendidik masyarakat.

“Ini bentuk konsolidasi politik yang dilakukan di jalanan. Sebaiknya konsolidasi dilakukan dengan mencari dukungan politik. Berikan hal-hal yang baik dan dibutuhkan oleh masyarakat, bukan dengan memanfaatkan moment-moment seperti ini yang  justru menggangu kepentingan masyarakat,” tegas Juri.