Pemangkasan Anggaran Jalur Sepeda, Pengamat Nilai Heru Hanya Pentingkan Kaum Elit

SinPo.id - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Heru Budi Hartono selaku Pj Gubernur, tidak memahami kebutuhan warga dan hanya mementingkan kaum elit. 

Hal ini berkaitan dengan pemangkasan anggaran untuk perluasan jalur sepeda pada APBD 2023, yakni dari Rp38 miliar menjadi Rp7,5 miliar. Menurutnya, penyediaan jalur sepeda merupakan salah satu upaya dalam membangun kota ramah lingkungan sebagaimana tersedia diseluruh kota besar di dunia sebagai simbol kota berkeadilan. 

“Heru seolah tidak peduli menjadikan Ibu Kota Jakarta kota yang nyaman untuk semua pengguna jalan. Heru berpikir sempit dan hanya fokus kepada kaum elit kota Jakarta pemilik mobil mewah,” kata Achmad saat dihubungi wartawan, Jumat 18 November 2022. 

Menurut Achmad, warga Jakarta yang menggunakan sepeda ialah masyarakat yang sangat peduli lingkungan dan dinilai sangat rasional dalam rangka menurunkan kemacetan di Ibu Kota. 

“Mereka ini perlu mendapatkan dukungan pemerintah dan juga perlu diberikan jaminan keselamatan agar tidak mengalami kecelakan di tabrak pengguna kendaraan bermotor lainnya,” tuturnya. 

Selain itu, kata Achmad, langkah Heru juga dinilai tidak mencerminkan Pj Gubernur yang baik dan dinilai tidak partisipatif. Bahkan, Heru juga dinilai tidak memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan baru yang merugikan publik Jakarta.

“Heru tidak mempunyai legitimasi secara demokratis. Tidak punya janji kampanye dan diskursus publik untuk setiap kebijakan yang dibuatnya. Ini sangat bertentangan dengan etika demokrasi,” katanya. 

“Publik bisa melihat kebijakan-kebijakan yang diambil yang bertolak-belakang dengan kebijakan Gubernur sebelumnya,” tambahnya.