Dewan Pers SinPo

RDP dengan Kementan dan Bulog, Komisi IV DPR Minta Penuhi Kebutuhan Cadangan Beras Sebesar 600 Ton

Laporan: Sinpo
Jumat, 25 November 2022 | 00:50 WIB
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin rapat di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2022). Foto: Arief/nr
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin rapat di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2022). Foto: Arief/nr

SinPo.id -  Komisi IV DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT. RNI. Dalam hasil kesimpulan rapat tersebut, Komisi DPR RI meminta Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan beras nasional dan Kementerian Pertanian pun menyanggupi untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras dari dalam negeri sebesar 600 ton. 

“Selanjutnya Kementerian Pertanian menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras dalam negeri dari produksi dalam negeri sebesar 600 ribu ton yang akan dibeli oleh Perum BULOG dengan harga komersial dalam waktu enam hari kerja sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini. Jika dalam enam hari sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini tidak terpenuhi, maka data yang diyakini dari Kementerian Pertanian tidak valid,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, seperti dilansir laman DPR.go.id

Pernyataan itu disampaikan saat 
membacakan hasil kesimpulan rapat, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 23 November 2022. 

Diketahui, agenda RDP tersebut melanjutkan rapat yang telah dilakukan pada 15 November 2022 silam, di mana Komisi IV juga mendengar penjelasan Kementerian Pertanian atas rancangan usulan alokasi anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas komoditas hasil pertanian sebesar Rp 15.318.655.827.000. 

“Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam menyusun rencana program dan kegiatan memperhatikan kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat, diantaranya peningkatan logistik benih/nursery, pengembangan ternak, pengembalian kesuburan lahan, UPPO, dan sarana prasarana pertanian atau alat dan mesin pertanian pra panen dan pascapanen,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Terakhir, Komisi IV juga meminta Kementerian Pertanian untuk mencadangkan anggaran Tahun 2023 untuk perbaikan infrastruktur dan penyediaan benih pertanian pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. sinpo

Komentar: