PDIP Sarankan Jokowi Tinggalkan Relawan yang Toxic

Laporan: Juven Martua Sitompul
Selasa, 29 November 2022 | 12:20 WIB
Presiden Jokowi saat berpidato di depan relawannya di GBK, Jakarta/SinPo.id
Presiden Jokowi saat berpidato di depan relawannya di GBK, Jakarta/SinPo.id

SinPo.id -  Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera meninggalkan relawan yang ingin menjebloskannya ke hal-hal negatif atau toxic.

Said menegaskan, Kepala Negara diharap mempertahankan warisan yang baik dengan tidak mendengarkan bisikan-bisikan relawan yang buruk.

"Menurut hemat saya, sudahlah legacy-nya sudah luar biasa, soft landing-nya agar enak. Kalau ada relawan tanda kutip yang seperti itu, tinggalkan saja. Iya, itu bukan relawan, itu bukan relawan itu," kata Said kepada wartawan, Senin, 28 November 2022.

Said mengingatkan relawan tidak punya tempat untuk mendorong Presiden 'menggempur' pengkritik. Tak hanya relawan, kata dia, PDIP sekalipun hanya bisa meminta Jokowi untuk menindak pengkritik tersebut.

"Tidak bisa telepon Bapak Presiden, ngapain telepon Bapak Presiden, wong hukum kita sudah menyediakan itu kok," ujarnya.

Menurut dia, dalam demokrasi kritik terhadap Kepala Negara adalah hal lumrah. Sehingga, relawan tak perlu khawatir jika ada pihak-pihak yang menghina Jokowi.

"Tidak boleh, berbeda itu biasa. Bapak presiden itu dikritik biasa. Kalau ada yang over kritiknya sampai menghina toh ada hukum kan tidak perlu didorong dorong oleh relawan," kata Said.

Video berisi permintaan restu Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani kepada Presiden Jokowi untuk 'menggempur' pengkritik pemerintah viral di media sosial.

Bahkan setelah heboh, Benny masih mengaku heran kalau ada pihak yang mempersoalkan pernyataannya dalam video. Dia mempertanyakan alasan dirinya tidak boleh marah karena Jokowi kerap diserang.

"Yang kita soroti dalam perjalanan kebangsaan ini, ini sudah bukan kritik, lihat cara-cara yang mereka lakukan selama ini upaya untuk mendelegitimasi, menjatuhkan pemerintahan. Selalu dengan pola yang sama penyebaran kebencian, fitnah, adu domba antarsuku dan agama, berita-berita hoax bahkan penghinaan dan pencemaran terhadap simbol-simbol negara, presiden, ibu negara," kata Benny.sinpo

Komentar: