PAN Sepakat UU Pemilu Diselaraskan dengan UU Pilkada

Laporan: Juven Martua Sitompul
Kamis, 01 Desember 2022 | 13:40 WIB
Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga (SinPo.id/DPR RI)
Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga (SinPo.id/DPR RI)

SinPo.id -  Partai Amanat Nasional (PAN) sepakat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) jika Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus selaras dan harmonis dengan UU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pilkada. Khususnya yang mengatur tentang calon harus jeda lima tahun dan dapat mengikuti proses memilih dan di pilih untuk lima tahun di Pemilu berikutnya. 

"Tujuannya agar ada proses evaluasi diri, adaptasi dengan lingkungan dan dapat meyakinkan kembali masyarakat terhadap integritas diri dan kepercayaan masyarakat," kata Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga melalui keterangan tertulis, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2022.

Menurut Yoga, PAN mengusulkan ke KPU bahwa seseorang subjek hukum sebagai calon Legislatif di pemilu seharusnya tidak hanya calon anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota saja, namun juga calon anggota DPD RI.

Pertimbangannya bahwa DPD RI juga termasuk ke dalam rumpun jabatan  berdasarkan pilihan. Semua jabatan yang berdasarkan pilihan (bukan penunjukan) harus mengikuti asas keadilan dan berlaku sama untuk semuanya.

"Dan anggota DPD RI itu dipilih berdasarkan suara terbanyak, di masing-masing provinsi diwakili 4 anggota DPD RI," ujar Yoga menambahkan.

PAN berharap calon Legislatif dan calon di Pilkada dengan adanya keputusan MK ini akan dapat menjadi jalan baru untuk meningkatkan pemilu agar berintegritas dan berkualitas. Terpenting, di isi oleh calon yang teruji kredibilitasnya, rekam jejaknya, dan kompetensinya.sinpo

Komentar: