DPR Minta Pemerintah Perbanyak Industri Smelter dalam Negeri

SinPo.id -  Pemerintah diminta untuk memperbanyak industri smelter dalam negeri setelah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan ekspor bauksit pada Juni 2023 mendatang, karena diperkirakan akan ada surplus produksi bauksit yang belum tentu dapat diserap seluruhnya.

Menurut anggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto, baru ada empat industri smelter dalam negeri dengan kapasitas pengolahan 14 juta ton. Padahal Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Kementerian ESDM Tahun 2022, menyebut produksi bauksit akan mencapai 48 juta ton. Artinya, masih ada sekitar 34 juta ton yang belum terserap.

"Ini sebenarnya yang kita tunggu responnya dari Pemerintah. Karena dari hasil RDPU Komisi VII DPR RI dengan KADIN, diperkirakan baru ada empat smelter nanti yang akan dapat menyerap sekitar 14 juta ton bauksit,” kata Rofik melalui keterangan tertulisnya, dikutip Rabu 28 Desember 2022.

Di samping itu, ia juga mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menghentikan ekspor bauksit sebagaimana turunan dari amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

"Jadi sebenarnya ini yang jadi pertanyaan tentang kesiapan pemerintah dalam menyetop ekspor. Masih ada waktu enam bulan lagi, apakah bisa semua sisa bauksit itu terserap? Nah ini yang harus kita cermati," ungkapnya.

Meski demikian, kata Rofik, kebijakan tersebut memang merupakan amanat UU Minerba agar terjadi peningkatan nilai tambah produk industri dalam negeri, dan menjadi langkah awal dari rantai aktivitas hilirisasi.

"Mengeluarkan surat larangan ekspor kan gampang. Tetapi poinnya adalah apakah pemerintah sudah punya gambaran ketika ekspor dilarang, industri smelter kita sudah dapat menyerap semua bijih bauksit ini untuk kita olah sendiri," jelasnya. 

Oleh karena itu, ia mengingatkan agar hilirasi bauksit jangan sampai seperti hilirisasi nikel, karena lebih banyak perusahaan asing yang menikmati nilai tambahnya. Sehingga menurutnya, pemerintah harus memfasilitasi, memberikan insentif, dan membantu agar industri pengusaha anak bangsa bisa maju.

Pasalnya, hilirisasi bauksit memiliki proses yang panjang, dan Pemerintah tidak boleh berhenti di produk alumina saja, tetapi harus ada pengembangan industri lanjutan yang mengolah alumina menjadi aluminium.

"Lalu berikutnya harus ada industri turunan lagi yang menyerap aluminium ini menjadi produk jadi. Semua rantai hilirisasi bauksit ini harus disempurnakan oleh Pemerintah agar nilai tambah hilirisasi bauksit ini menjadi maksimal," katanya menambahkan.