Golkar: Sistem Proporsional Terbuka Relevan, Suara Rakyat Suara Tuhan!

SinPo.id - Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menilai sistem proporsional terbuka masih sangat relevan digunakan pada Pemilu 2024. Sistem ini memberi hak kepada masyarakat untun menentukan siapa sosok yang pantas menjadi wakilnya di parlemen.

"Dalam sistem proporsional terbuka seperti sekarang, sistem ini memberi hak kepada masyarakat untuk menentukan siapa yang masyarakat inginkan untuk menjadi wakilnya di parlemen, ini juga menjadi alat untuk masyarakat menilai atapun menghukum bilamana ada wakil-wakilnya yang tidak bekerja dengan baik,” kata Dave dalam keterangannya, Jumat, 30 Desember 2022.

Bagi Dave, sistem proporsional terbuka masih yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Pemilihan secara langsung jelas memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memilih calonnya yang dekat dengan rakyat.

“Ini memberikan semua kesempatan yang sama agar dapat terpilih dan juga mewajibkan para anggota Legislatif bekerja dan dekat dengan rakyat. Jangan sampai kewajiban ini hilang hanya karena keinginan elite parpol yang ingin mengontrol kekuasaan” ujar Dave.

Menurut dia, sistem proporsional terbuka masih relevan untuk pemilu ke depan. Sebaliknya, sistem proporsional tertutup akan membawa pada kemunduran berpolitik

“Dengan mendorong menjadi proporsional tertutup ini akan memperkuat sistem oligarki di dalam Partai dan justru hanya akan memberikan kekuatan kepada partai untuk menentukan siapa yang mereka inginkan bukan yang masyarakat inginkan,” kata dia.

“Sementara di pemilu era demokrasi, ini yang harus diutamakan adalah hak suara rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan,” timpal Dave. 

Dave berpendangan sistem proporsional tertutup mengkhianati proses reformasi dan mencabut hak rakyat. Sistem ini hanya ditentukan oleh sekelompok elite yang akan menjalankan roda pemerintahan tanpa mendengar murni suara, kemauan, dan keinginan rakyat.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyebut ada kemungkinan Pemilu 2024 kembali ke sistem proporsional tertutup. Sistem itu bahkan sedang dibahas melalui sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup," ujar Hasyim dalam sambutan acara Catatan Akhir Tahun 2022 KPU RI, di kantor KPU, Jakarta.