Itjima Ulama Nusantara Jadi Pertimbangan Koalisi Gerindra-PKB

SinPo.id -  Keputusan atau usulan dari Itjima Ulama Nusantara dipastikan bakal jadi pertimbangan koalisi Partai Gerindra-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk menghadapi Pemilu 2024. Termasuk, menentukan Capres dan Cawapres dalam koalisi.

"Dan tentunya apa pun keputusan-keputusan atau tuntutan yang diminta oleh ulama-ulama yang ada itu tentunya akan menjadi pertimbangan dua orang, yaitu Pak Prabowo (Ketum Gerindra Prabowo Subianto) dan Pak Muhaimin (Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang memang sudah melakukan kerja politik dengan menandatangani perjanjian kerja sama, di mana capres-cawapres akan ditentukan bersama oleh Pak Prabowo dan Pak Muhaimin," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 16 Januari 2023.

Gerindra menyambut baik seluruh masukan dari Itjima Ulama Nusantara. Apalagi, kata Dasco, usulan-usulan itu untuk menguatkan koalisi khususnya internal PKB.

"Kami pikir hasil ijtima ulama yang di PKB itu kan adalah untuk memperkuat internal PKB. Jadi apapun hasilnya itu kami apresiasi," kata Dasco menambahkan.

Dasco mengaku belum bisa berbicara banyak terkait keputusan kedua Ketum partai di koalisi soal Capres dan Cawapres. Dia meminta semua pihak bersabar dan menunggu keputusan dari kedua tokoh tersebut.

"Kita akan tunggu saja nanti. Kebetulan minggu depan kami akan meresmikan Sekber Gerindra-PKB pada tanggal, hari Senin tanggal 23 Januari 2023," kata Dasco menjelaskan.

Gerindra juga mendukung hasil Itjima Ulama Nusantara yang memastikan ulama bakal jadi juru kampanye (jurkam) saat bulan Ramadan. Dasco yakin para ulama akan bijak menempatkan diri saat melalukan kampanye.

Terpenting, kampanye tidak dilakukan dalam koridor agama. Dasco berharap strategi pemenangan yang disiapkan PKB tak menabarak aturan.

"Yang dimaksud itu kan biasanya pada saat bulan Ramadhan itu kan akan ada ceramah-cermah yang diminta oleh masyarakat yang membuat acara pengajian di komunitas, kalau itu kan enggak ada masalah. Tapi kalau kemudian dilakukan di masjid, saya pikir mesti dikaji kembali," katanya.