LBH Pers Luncurkan Portal Konsultasi Hukum Virtual Gratis

SinPo.id -  Lembaga bantuan hukum (LBH) Pers mulai mengaktifkan layanan bantuan hukum virtual gratis lewat program LAPOR atau Legal Aid Portal.  Layanan aduan itu diluncurkan pada Rabu 1 Februari 2023 untuk memudahkan dan meluaskan bantuan hukum untuk masyarakat dan insan pers pencari keadilan.

“Tingginya jumlah pencari keadilan dan ketersediaan jumlah advokat bantuan hukum yang terbatas menjadi inisiatif LBH Pers untuk memperluas akses bantuan hukum melalui layanan digital,” ujar Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin, Rabu 1 Februari 2023.

Menurut Ade, hadirnya konsultasi daring juga dipengaruhi tingginya aduan tentang sengketa pers dalam kurun 2022  mencapai 150 pengaduan ke lembaganya. “Dari beberapa kasus tersebut banyak ditangani secara daring dengan mekanisme pemberdayaan klien, pengadu yang berkomitmen akan bersama-sama aktif melakukan advokasi,” kata Ade menambahkan

Sedangkan layanan yang diluncurkan itu sebagai upaya memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat dan insan pers yang berhadapan dengan permasalahan hukum. Selain itu pemberdayaan masyarakat atau pengadu.

Ade meyakini setiap orang memiliki kemampuan dasar untuk melindungi dirinya dari segala macam aspek yang merugikan. “Dengan keinginan yang tinggi dan kemampuan tersebut, kami mendorong dan mengarahkan kepada perlindungan hukum terhadap dirinya, dengan informasi-informasi hukum yang diberikan melalui portal ini,” ujar Ade menjelaskan.

Efektifitas layanan bantuan hukum lewat portal diharapkan dapat mengefektifitaskan layanan bantuan hukum karena para pencari keadilan tidak perlu mengeluarkan biaya perjalanan dan sebagainya untuk bertemua seorang pengacara dan meminta pandangan hukumnya.

Portal itu terdapat juga dua fitur tambahan, yakni artikel dan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul atau frequently asked questions (FAQ).untuk dapat dijadikan referensi dan bahan bacaan oleh pengunjung.

“Sementara, FAQ diharapkan berfungsi memudahkan pengunjung mengetahui topik-topik yang sering muncul pada isu yang diadvokasi,” katanya.