Kepala BP2MI: Sindikat Penempatan Pekerja Migran Indonesia Dibekingi Oknum Aparat

SinPo.id -  Kepala BP2MI Benny Rhamdhani mengatakan dirinya berkomitmen memberantas sindikat penempatan PMI. Menurut dia, selama ini para sindikat tersebut seolah-olah mengendalikan negara dan aparatur negara.

"Mereka dibekingi oknum TNI, Polri, dan oknum BP2MI pun terlibat. Saya ingin 'fair', saya ingin melakukan 'bersih-bersih' di lembaga yang saya pimpin," kata Benny  usai pelepasan 490 PMI ke Korea Selatan (Korsel), di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin 20 Februari 2023. 

Politisi Partai Hanura ini menambahkan, BP2MI juga akan terus melakukan perbaikan dalam rangka transformasi kelembagaan untuk menjadi lebih baik. Dia mencontohkan, saat ini para PMI sudah tidak dikenakan biaya, mulai dari preliminary atau orientasi pra-pemberangkatan hingga pelepasan ke negara tujuan.

"Pelayanan negara kepada pekerja migran harus lebih baik daripada swasta. Saat ini pelepasan PMI menggunakan dasi-dasi, kita buktikan bahwa kalian adalah anak-anak muda terdidik yang memiliki keterampilan dan kemampuan bahasa. Kalian adalah duta negara, duta devisa," tutur dia. **

Sementara itu, Kasubdit Anggaran Bidang Keuangan dan Ketenagakerjaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), John David Siburian mengapresiasi pengelolaan dan penggunaan anggaran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Menurut dia, BP2MI berhasil mengoptimalkan dan menggunakan anggaran tersebut untuk kegiatan produktif, untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Anggaran yang digunakan BP2MI sangat produktif, dan mencapai hasil yang jelas,” kata John

Dia menilai, penggunaan anggaran yang digunakan BP2MI sangat efisien, namun menghasilkan hasil yang nyata dalam membangun Indonesia. Bahkan, tambah dia, program-program dijalankan BP2MI sukses menjadikan masyarakat Indonesia menjadi lebih produktif.

“Kami apresiasi pengelolaan anggaran (BP2MI). Mereka telah menunjukan kerja nayata dalam membangun masyarakat, khususnya soal peningkatan produktifitas," jelas dia.

Terkait peluang agar anggaran BP2MI ditingkatkan, John menilai hal itu bisa saja diwujudkan. Namun menurut dia harus dilihat program-program apa saja yang dijalankan BP2MI, terutama yang bertujuan untuk kebutuhan yang produktif.

“Tentu saja tidak serta merta menaikan anggaran. Kita harus lihat program-program mereka seperti apa, ‘output’ dan capaiannya apa saja," ucapnya.