Bawaslu Beberkan Tiga Negara Rentan Terjadi Politik Uang saat Pemilu Indonesia di Luar Negeri

Laporan: Sinpo
Senin, 27 Februari 2023 | 03:57 WIB
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (Bawaslu.go.id)
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (Bawaslu.go.id)

SinPo.id -  Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan politik uang rentan terjadi di pemilu di luar negeri. 
Menurut dia, WNI sebagai tenaga kerja di perkebunan dan asisten rumah tangga seperti Hongkong, Jedah dan Malaysia menjadi sasaran. 

"Kemungkinan ada kerawanannya (politik uang) di negara-negara tersebut, hal itu berdasarkan pengalaman pada pemilu sebelumnya," kata Bagja.

Pernyataan itu disampaikan  saat diskusi bersama kelompok kerja dalam rangka Pengamanan TPS Pemilu Luar Negeri tahun 2024 di Jakarta, Rabu 22 Februari 2023. 

Selain itu, kata dia, ketidaknetralan ASN atau pihak yang dilarang dalam pasal 280 ayat 2 yang tertuang dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan adanya mobilisasi pemilih. 

"Paling banyak di Malaysia. Ke depan poin-poin penting yang harus diperhatikan seperti negara-negara dengan tingkat kerawanaan tinggi seperti Malaysia, Saudi Arabia, Hongkong," jelasnya.

Lalu, potensi kerawanan lain, saat pengumuman hari pemungutan suara juga saat distribusi formulir surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Formulir C6). "Pada Pemilu 2019 lalu, formulir C6 tidak terdistribusikan di Kuala Lumpur," jelasnya.

Potensi kerawanan yang juga terjadi pada 2019 lalu yakni kesiapan TPS dan logistik. 

"Salah satu potensi kerawanan sebelum pemungutan suara yakni soal logistik. Di Kuala Lumpur pada pemilu lalu ditemukan surat suara tercoblos. Hanya saja saat kami (Bawaslu) mau ambil sudah diambil kepolisian di negara malaysia dan ketika mau diakses tidak diperbolehkan itu yang menjadi kerawanan pada 2019 lalu," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Bagja juga menjelaskan tiga metode pemungutan suara di luar negeri yaitu kotak suara keliling, TPS luar negeri, dan pos. "Kotak suara keliling dan pos ini paling banyak masalahnya," jelasnya.sinpo

Komentar: