RDP dengan TKBM Pelabuhan Seluruh Indonesia, Legislator: Masalah Berkelanjutan, Belum Ada Solusi

SinPo.id - Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan seluruh Indonesia.

Rapat ini digelar merespons wacana pencabutan surat keputusan bersama Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ihwal payung hukum TKBM lokal.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat Willem Wandik mengatakan persoalan TKBM belum ada kejelasan hingga sekarang. Menurutnya, wajar jika buruh pelabuhan terus menyuarakan hal yang menjadi jeritannya.

“Ini sudah masalah berkelanjutan, tapi belum ada solusi. Penyebabnya ini karena belum ada ketegasan pemerintah dalam melindungi buruh pelabuhan ini,” ujar Willem dalam RDP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 15 Maret 2023.

Sementara itu, Juru bicara perwakilan TKBM Pelabuhan seluruh Indonesia Loeis Subowo Saminanto mengatakan bahwa pihaknya menolak wacana pencabutan SKB 2 Dirjen yakni surat Ditjen Perhubungan Laut nomor UM.008/41/2/DJPL-11 serta nomor 93/DJPPK/XIU/2011 dan SKB Nomor 96/SKB/DEP.1/XII/2011) tentang pembinaan dan penataan koperasi TKBM.

Menurutnya, ada pasal krusial yang yang melindungi TKBM lokal yang menyatakan pada setiap pelabuhan dibentuk satu koperasi TKBM pelabuhan dan wajib mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan.

Ketua TKBM Karya Sejahtera itu mengatakan bahwa wacana pencabutan itu memperlihatkan tidak lagi menjaga marwah soal perlindungan rakyat kecil khususnya kelompok buruh.

“Itu sama saja mengurangi kami sebagai buruh yang dinaungi oleh koperasi TKBM Pelabuhan,” jelas Loeis.

Loeis menjelaskan, TKBM menjadi buruh garda terdepan nusantara di mana tempat bekerjanya di pelabuhan-pelabuhan.

“Ini juga mengikis kearifian lokal serta masyarakat di sekitar pelabuhan yang non skil. Paling riskan yakni mengurangi kesempatan orang lokal untuk bekerja karena adanya persaingan kerja, di mana membuka peluang tenaga kerja dari luar masuk, dan masyarakat lokal tidak terakomodir,” tutur Loeis.