KPUD dan Kemenkumham Pastikan Penuhi Hak Pilih Warga Binaan

Laporan: Juven Martua Sitompul
Kamis, 16 Maret 2023 | 20:51 WIB
Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun (Dok. Kemenkumham)
Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun (Dok. Kemenkumham)

SinPo.id - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta bersama Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menyosialisasikan pelaksanaan pemilu bagi warga binaan. Hak warga binaan untuk ikut Pemilu 2024 di TPS Lapas Rutan dipastikan bakal terpenuhi.

Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun mengawali kegiatan dengan memberikan sambutan dan melaporkan data jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di wilayah DKI Jakarta. Total ada 5.863 warga binaan yang mengisi lapas di wilayah Jakarta.

"Jumlah WBP 16.197 orang, jumlah WBP WNI 16.088 orang, WBP WNA 109 orang, jumlah WBP yang memiliki NIK 16.012 orang, WBP yang tidak memiliki NIK 76 orang, WBP yang memiliki NIK DKI Jakarta 11.783 orang, WBP NIK diluar Jakarta 4.229 orang, dan jumlah WBP potensial pemilih sebanyak 16.062 orang," kata Ibnu dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis, 16 Maret 2023.

Menurut Ibnu, dengan jumlah itu diperlukan kurang lebih 53 TPS yang tersebar di setiap lapas/rutan di Wilayah DKI Jakarta. Dia juga memberikan arahan kepada para Kepala lapas/rutan agar dapat memberikan petunjuk dan pendampingan terhadap petugas KPPS yang bertugas di TPS.

Sementara itu, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Partono pada sambutannya menyambut baik langkah proaktif yang dilakukan Kakanwil DKI Jakarta.

"Saya sangat mengapresiasi Bapak Ibnu Chuldun beserta jajarannya atas langkah aktifnya mendukung penuh pendataan WBP sehingga data WBP pemilih dapat diperoleh dengan mudah oleh KPU dan harapan kami Pemilihan Umum yg akan diselenggarakan di Tahun 2024 bagi pemilih khusus ini dapat berjalan dengan baik," kata dia.

Menutup kegiatan ini, Sub Koordinator Pertukaran data dan Informasi, Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Bambang Setiawan menyampaikan sinergi dalam perekaman data NIK bagi WBP ini sejalan dengan arahan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, untuk memberikan hak politik WBP sebagai WNI.

"Ikut dalam pemilu adalah hak semua orang termasuk WBP dalam Lapas maupun tahanan yang masih mengikuti proses hukum di rutan," kata Bambang.

Sosialisasi pelaksanaan pemilu ini digelar di Aula lantai 4 Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta yang diwakili anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Partono, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan jajaran Divisi Pemasyarakatan.sinpo

Komentar: