Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

SinPo.id -  Sebagai upaya menjamin perizinan dan mensejahterakan petani, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian (PPVTPP Kementan) mendeklarasikan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Deklarasi ini merupakan implementasi nyata dari corporate identity yang baru di-launching, yaitu kreatif, inovatif, dan kolaboratif. 

"Narasi corporate identity tersebut perlu dikonkritkan dengan upaya-upaya nyata, yang seharusnya kita mengangkat dan meningkatkan pelayanan publik sebagai upaya kita untuk menjaga pelayanan terbaik bagi masyarakat dan petani," ujar Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono, pada Sabtu, 18 Maret 2023.

Pelayanan Pusat PVTPP, sesuai arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, harus mengacu pada motto PRIMA alias profesional, responsif, integritas, maksimal, dan antisipatif. Bagi Kasdi, pelayanan publik di Kementan harus ditingkatkan untuk menjamin perizinan yang semakin baik dan mensejahterakan petani.

Zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi selama ini terus dijaga seluruh unit kerja Kementan di bawah kepemimpinan Menteri Syahrul Yasin Limpo. Karena itu, deklarasi PPVTPP menuju wilayah bebas dari korupsi adalah bagian dari upaya Kementan menuju pelayanan yang bersih bagi masyarakat.

"Kami berusaha memberikan layanan publik terbaik kepada masyarakat, dalam hal ini pelayanan perlindungan varietas tanaman, pendaftaran varietas tanaman, dan perizinan pertanian," katanya.

Meski demikian, Kasdi mengatakan perlu meningkatkan kolaborasi antar semua pihak, baik dengan kementerian dan lembaga lainnya maupun swasta yang bergerak di sektor pertanian. Langkah ini penting dilakukan untuk menjaga dan memaksimalkan akselerasi pelayanan.

"Kolaboratif itu tentu tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu kita harus menjalin network yang sangat luas dan berkolaborasi dengan stakeholder, kementerian, lembaga, dan juga sektor-sektor lain yang sangat terkait dengan PPVTPP. Untuk itu, feedback dari para stakeholder sangat penting sebagai umpan balik dari masyarakat untuk  memberikan pelayanan yang lebih bagus," katanya.

Terakhir, Kasdi menekankan perlunya me-review secara reguler regulasi, SOP, dan sistem layanan untuk perbaikan layanan serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar lebih berintegritas dan memiliki modal yang kuat dalam memberi pelayanan publik. Artinya, kata Kasdi, pola kerja yang ada saat ini bukan sekedar rutinitas biasa atau business as usual, namun lebih dari itu, bisa meningkat lebih jauh lagi.

"Kita perlu meningkatkan kapasitas SDM kita dalam menjaga integritas sehingga pelayanan yang ada semakin baik," katanya.

Kepala Pusat PVTPP, Leli Nuryati, menyampaikan terima kasih atas arahan dan dukungan penuh Sekjen Kasdi dalam meningkatkan pelayanan menuju wilayah bebas dari  korupsi. Leli berharap, implementasi corporate identity mampu menjadi penyemangat bagi jajarannya dalam memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Dengan corporate identity ini, kami berharap dapat mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Selanjutnya kami juga berharap bisa menanamkan integritas dalam setiap pelayanan yang kami berikan dan segera berkonsolidasi menerapkan kreatif, inovatif, dan kolaboratif," jelasnya.