DPD Dorong KPK Usut Anggaran Infrastruktur Lampung

SinPo.id - Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Pemerintah

Provinsi (Pemprov) Lampung terkait anggaran untuk infrastruktur jalan. Apalagi, korupsi infrastruktur sudah menjadi modus umum di berbagai daerah.

Pemeriksaan terhadap Pemprov Lampung dianggap penting guna mengungkap kebenaran dari kritikan Tiktoker Bima Yudha. Bima disebut mendapat ancaman setelah menungkap kondisi jalan di Pemprov Lampung.

"Jadi apakah kritik akun @awbimaxreborn terhadap infrastruktur tersebut benar atau hoaks semata. Makanya KPK bisa bergerak di situ. Sebab korupsi infrastruktur sudah menjadi modus umum di level-level pemda. Dan jalan-jalan yang separo bagus dan separo rusak itu terbukti di beberapa daerah," kata LaNyalla melalui keterangam tertulis, Jakarta, Selasa, 18 April 2023.

Di sisi lain, Senator asal Jawa Timur (Jatim) itu menilai tindakan arogansi terhadap para pengkritik bakal membunuh iklim komunikasi publik. Sikap anti kritik juga hanya akan mengabadikan status quo.

"Pemerintah jangan anti kritik. Justru seharusnya kritik yang disampaikan menjadi perhatian sebab hal tersebut bagian dari keluhan masyarakat dan juga kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan," kata LaNyalla. 

LaNyalla menegaskan arogansi yang dipertontonkan Pemprov dan Gubernur Lampung hanya memperlihatkan sikap anti kritik dan anti demokrasi.

"Jika setiap kritik dianggap sebagai berita hoax dan anti pemerintah, akan melahirkan sikap apatis yang berdampak pada kemunduran dan maraknya kebobrokan serta semakin tingginya dugaan korupsi," kata dia.