Legislator PKS: Program Pemerintah terkait Transisi Energi Listrik Utamakan Kepentingan Bisnis

SinPo.id -  Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari mengkritisi kebijakan pemerintah mengurangi emisi atau polusi udara. Dia memandang program-program yang disampaikan pemerintah terkesan mengarah pada bisnis. Salah satu upaya di antaranya yaitu penggunaan energi listrik.

"Kami lihat program-program ini terkesan akhirnya lebih mengarah pada bisnis bukan solusi dari persoalan yang dihadapi negara kita, terkait dengan energi terbarukan terkait dengan pencemaran udara," kata Diah.

Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI bertajuk RUU EBT untuk Pengembangan 'Energi Baru Terbarukan Adil dan Berkelanjutan' di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 13 Juni 2023.

Dia mencontohkan program kompor listrik atau induksi. Menurut dia, konsep yang disodorkan seperti ide yang ada di tengah jalan tanpa melalui kajian terlebih dahulu. Tidak hanya itu, Diah mencontohkan yang terbaru, yakni kampanye pengalihan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Politikus PKS ini menekankan Indonesia bukan hanya Jakarta, tetapi melihat secara keseluruhan.

"Tentang motor atau kendaraan listrik ya, bicara Indonesia bukan hanya bicara soal Jakarta, tapi ada masyarakat yang ada di pedalaman pegunungan," kata dia.

Diah mengatakan peralihan energi bukan hanya sekadar mendorong untuk menggunakan kendaraan berbasis listrik. Namun, harus diikuti dengan kesiapan infrastrukturnya.

"Kan harus kaji dulu tidak kemudian kita dorong dorong motor listrik aja. buat di jakarta colokan listriknya di mana-mana. Memang kita ingin, mengurangi dampak iklim, betul dengan motor listrik secara pencemaran udara polusi menurun, tetapi dilihat (pasokan) listriknya dari batubara. Nah ini terjadi plus minusnya," timpalnya.

--