Edward Tannur Masih Ikut Rapat DPR Komisi IV Padahal Sudah Dinonaktifkan

SinPo.id -  Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edward Tannur menghadiri rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian (Mentan) RI Amran Sulaiman pada Rabu, 8 November 2023.

Edward sebelumnya telah dinonaktifkan dan dibebastugaskan dari tugasnya di komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya oleh PKB. Penonaktifan itu buntut dari anaknya, Gregorius Ronald Tannur, yang terjerat kasus penganiayaan hingga korban meninggal dunia.

Dalam rapat itu, Edward menyinggung soal kondisi pangan di Tanah Air. Di hadapan Mentan Amran, Edward mempertanyakan keseriusan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menuntaskan persoalan kedaulatan pangan.

"Ini kita sebenarnya serius atau tidak sih soal kedaulatan pangan ini," kata Edward dalam rapat.

Edward menekankan kedaulatan pangan nasional adalah persoalan serius yang harus segera ditangani pemerintah. Apalagi, kata dia, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang sudah mengeluhkan soal sembilan bahan pokok.

"Sudah jelas-jelas, di mana-mana orang teriak soal beras, jagung, kedelai, sembilan bahan pokok ini. Kenapa kita tidak menaikkan anggaran yang betul-betul potensial untuk menetralisir atau menyiapkan pangan nasional ini," ucapnya.

Sebelumnya, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) secara resmi menonaktifkan Edward dari anggota Komisi IV DPR RI. Keputusan ini untuk menindaklanjuti kasus putranya, Gregorius Ronald Tannur, yang menganiaya pacar, Dini Sera Afrianti, hingga tewas.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKB Hasanuddin Wahid mengatakan partainya mengambil langkah ini agar Edward fokus pada penyelesaian masalah penganiayaan yang dilakukan anaknya. PKB memberikan sanksi dengan mencabut Edward dari Komisi IV DPR RI.

"Kami dari DPP PKB memutuskan sejak malam ini untuk menonaktifkan Saudara Edward Tannur dari semua tugasnya di komisi. Dalam konteks ini, namanya sanksi, kami jatuhkan pencabutan dia dari anggota komisinya dan besok PKB ajukan surat pencabutan dari komisinya itu di DPR," kata Hasanuddin dalam keterangannya, Senin, 8 Oktober 2023.