MPR Harap KSAD Bisa Menjaga Netralitas TNI pada Pemilu 2024

Laporan: Juven Martua Sitompul
Kamis, 30 November 2023 | 18:08 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) (SinPo.id/ Dok. MPR)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) (SinPo.id/ Dok. MPR)

SinPo.id - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang baru dilantik menjalankan peran penting dalam menjaga netralitas TNI pada Pemilu 2024.

"Pemilu 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi KSAD. Selain memastikan Pemilu 2024 berjalan aman dan damai, KSAD memiliki peran penting untuk membantu Panglima TNI dalam menjaga netralitas para personel TNI, khususnya di lingkungan Angkatan Darat," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 30 November 2023.

Menurut dia, TNI sebagai institusi negara dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan bangsa dan negara harus berdiri di atas kepentingan nasional. TNI tak boleh bertugas di atas kepentingan partai politik (parpol).

"Politik TNI adalah politik kenegaraan dan politik kebangsaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI," sebutnya.

Bamsoet menjelaskan keterlibatan TNI juga sangat penting sebagai penjaga kedaulatan NKRI dalam menghadapi kelompok intoleran yang terkadang berujung pada gerakan terorisme.

Menurutnya, berbaurnya ancaman militer dan nonmiliter pada era modern seperti saat ini telah mendorong terciptanya dilema geopolitik dan geostrategis global yang sulit diprediksi maupun diantisipasi.

"Konsepsi mengenai keamanan nasional tidak lagi bersifat kasat mata dan konvensional, melainkan bersifat kompleks, multidimensional, serta berdimensi ideologis, antara lain berkembangnya sikap intoleransi dalam kehidupan beragama hingga tumbuhnya radikalisme dan terorisme," tuturnya.

Bamsoet juga mengingatkan TNI untuk siap menghadapi ancaman keamanan nontradisional yang menjadi fokus utama dalam dinamika geopolitik, seperti terorisme, perubahan iklim, dan perang siber.

Bamsoet kemudian menyinggung persoalan di dalam negeri, yakni resistensi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua yang memerlukan penyelesaian secara komprehensif.

"Selain melalui tindakan tegas dan terukur aparat keamanan TNI dan Polri, juga dengan mengedepankan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan. Tidak kalah pentingnya harus diambil tindakan tegas terhadap penyelewengan dana otonomi khusus yang tidak tepat sasaran dan merugikan kepentingan rakyat Papua," ucap dia.

Bamsoet pun mendukung pelantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai KSAD. Dia menilai Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memiliki kualifikasi rekam jejak mumpuni untuk memimpin matra TNI AD, di antaranya pernah menjadi Komandan Paspampres (2018-2020), Panglima Kodam IX/Udayana (2020-2022), dan Panglima Kostrad (2022-2023).sinpo

Komentar: