Nilai Penegakan Hukum 5, NasDem: Kritik Ganjar Berdasarkan Dendam

Laporan: Juven Martua Sitompul
Jumat, 01 Desember 2023 | 09:35 WIB
Ahmad Ali (Sinpo.id/DPR)
Ahmad Ali (Sinpo.id/DPR)

SinPo.id -  Pelatih Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Ahmad Ali menyentil pernyataan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang memberi nilai 5 terhadap penegakan hukum era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kritikan yang disampaikan Ganjar dinilai berdasarkan amarah dan dendam.

"Artinya, kritiknya dibangun dengan dendam dan amarah," kata Ali kepada wartawan, Jakarta, Kamis, 30 November 2023.

Menurut Ali, dendam itu berakar lantaran kecewa Presiden Jokowi tak kunjung memberi dukungan kepada Ganjar-Mahfud Md. Mengingat, selama ini PDI Perjuangan (PDIP) termasuk Ganjar yakin Jokowi secara pribadi akan berpihak.

"Karena merasa bahwa ternyata dukungan yang diharapkan datang dari Pak Jokowi tidak kunjung datang. Terus kemudian membabi buta, kesannya ingin dianggap dizalimi," katanya.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem itu justru mempertanyakan maksud kritikan Ganjar terhadap penegakan hukum di Tanah Air. Apalagi, terkait kerja hukum di Indonesia jelas di bawah naungan Mahfud Md, yang merupakan cawapres Ganjar untuk Pilpres 2024.

"Kalau begitu yang bermasalah Mahfud Md dong, Menko Polhukam itu kan membawahi hukum, itu Mahfud Md. Terus apa yang dia kerjakan selama ini?" tanya Ali.

Ali menilai kritikan Ganjar terhadap penegakan hukum menjadi lucu. Terlebih, Ganjar dan PDIP memilih Mahfud yang merupakan 'komandan' penegakan hukum di Indonesia menjadi cawapres.

"Kalau benar penanganan hukum timpang, terus kembali pertanyaan saya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam ngapain saja? Mengkritik wakilnya dong. Enggak bisa berbuat apa-apa kok bersedia dijadikan wakil," katanya.

Ali kembali mempertanyakan dasar Ganjar memberi nilai 5 terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dia berpendapat tak ada satu pun peristiwa hukum yang merugikan pasangan Ganjar-Mahfud sejauh ini.

"Terus pertanyaannya pada sisi mana yang kemudian Ganjar merasa dirugikan oleh pemerintah, dalam kasus penanganan hukum. Apakah karena kasus Wadas atau hal lain," katanya.

Terakhir, Ali menegaskan penegakan hukum di era Presiden Jokowi masih di jalur yang benar atau on track. Dia tak melihat ada tekanan hukum terhadap para capres dan cawapres yang bakal bertarung di Pilpres 2024.

"Selama ini saya sebagai partai pemerintah masih melihat ini (penegakan hukum) masih proporsional, penanganan hukumnya itu kalau ada kurang-kurangnya sedikit namanya manusia, ada puas tidak puas, tapi kita tidak melihat dari sisi mana kemudian Pak Ganjar dirugikan, kita tidak melihat itu," tegasnya

Sebelumnya, capres Ganjar Pranowo menilai hukum di Indonesia menurun di era kepimpinan Presiden Jokowi. Dia pun memberikan nilai 5 soal penegakan hukum di Indonesia.

"Turun (penegakan hukum)," kata Ganjar saat pemaparan gagasannya di acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) yang digelar di Hotel Four Points by Seraton Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Sabtu, 18 November 2023.


sinpo

Komentar: