Kris Dayanti Soroti Rendahnya Keterwakilan Perempuan di DCT Pemilu 2024

SinPo.id - Anggota DPR RI Kris Dayanti menyoroti Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif pada Pemilu 2024 yang tidak memenuhi aturan keterwakilan perempuan. KD mengingatkan, kebijakan kuota keterwakilan perempuan 30 persen di DCT anggota legislatif dianggap sebagai langkah penting untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik.

"Perempuan memiliki peran kunci dalam pembentukan kebijakan, dan keterlibatan mereka harus dijamin dengan menciptakan lingkungan politik yang inklusif," kata KD dikutip dari laman Parlementaria, Jumat, 8 Desember 2023.

Badan Pengawas Pemilu telah memutuskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) lantaran tidak tercapainya target afirmasi 30 persen caleg perempuan dari 17 partai politik di di 267 DCT. KD menilai, kebijakan KPU yang kurang mendukung keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024 tidak mendukung kesetaraan gender.

“Kita selama ini teriak-teriak mengenai kesetaraan gender, tapi kebijakan dari KPU tidak merepresentasikan itu. Jadi, saya kira ini suatu kemunduran dari alam demokrasi Indonesia terhadap dukungan pada kaum perempuan,” kata dia.

KD mengatakan jika keberadaan perempuan sebagai penentu kebijakan negara diyakini akan menghasilkan kebijakan yang lebih pro-perempuan dan anak. Ditambahkannya bahwa banyaknya wakil rakyat perempuan dapat mendukung kemajuan pembangunan.

"Perempuan adalah agen pembangunan suatu negara. Selama ini kami di DPR juga terus mendukung langkah-langkah yang memastikan representasi gender yang seimbang di semua tingkatan. Kita harus menyadari, saat perempuan kuat maka Indonesia akan unggul. Karena perempuan memiliki ruang yang lebih besar untuk berkontribusi dalam pembangunan negara dan penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif gender,” jelas dia.

Kesetaraan gender, sambung KD, telah menjadi hal menonjol dalam platform pembangunan yang seharusnya mendapat dukungan dari semua pihak. KD mengatakan selama ini DPR terus ikut menyuarakan pentingnya keterlibatan perempuan pada semua tingkatan hingga ke forum-forum internasional, termasuk mengkampanyekan pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik yang dapat berkontribusi pada pembangunan.

“Belum lagi upaya yang dilakukan elemen masyarakat lainnya, seperti dari kalangan generasi muda kita yang tak kenal lelah menyuarakan pentingnya kesetaraan gender di semua lini,” ucap dia. 

KD berharap agar keterlibatan perempuan dalam gelaran pesta demokrasi ini tak sekadar meramaikan namun memang karena tekad untuk memajukan bangsa. Namun upaya-upaya yang dilakukan semua pihak selama ini dalam mendukung kesetaraan gender dapat berakhir stagnan bila kebijakan dari KPU sebagai penyelenggara Pemilu tidak mewadahi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

"Dengan diberikan porsi yang telah diatur undang-undang, perempuan akan mewakili suara rakyat perempuan lainnya dalam menentukan kebijakan publik," katanya.

Di sisi lain, KD menyoroti fenomena adanya caleg perempuan yang disisipkan demi hanya untuk memenuhi kuota DCT. Ia berharap agar keterlibatan perempuan dalam gelaran pesta demokrasi ini tak sekadar meramaikan namun memang karena tekad untuk memajukan bangsa. 

“Diperlukan kesadaran dari perempuan sendiri untuk membangun bangsa ini dengan kapasitas dan kemampuan yang kita miliki masing-masing. Jangan sampai ikut Pemilu hanya sekedar euforia menjadi caleg, tapi betul-betul karena keinginan dan harapan membawa negara kita semakin maju,” tandasnya.