Pemerintah Klaim Inflasi Indonesia Tahun 2023 Stabil dan Terkendali

SinPo.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan inflasi Indonesia tahun 2023 terjaga stabil dan terkendali. Capaian inflasi tahun 2023 tercatat sebesar 2,61 persen (yoy) atau menurun dibandingkan realisasi tahun 2022, yakni sebesar 5,51 persen (yoy).

“Pencapaian ini tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi yang kuat berbagai pihak melalui TPIP-TPID dalam mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian yang masih tinggi salah satunya gangguan cuaca dari El Nino," kata Airlangga, dikutip Jumat 5 Januari 2024.

"Selain itu, capaian tersebut juga lebih baik dibandingkan realisasi inflasi sejumlah negara yang masih berada di atas sasaran targetnya,” sambungnya.

Pasalnya berdasarkan data Bloomberg, ada beberapa negara yang masih mengalami inflasi di atas sasaran target, diantaranya Euro Area (2,4 persen yoy), Jepang (2,8 persen yoy), Amerika Serikat (3,1 persen yoy), Korea Selatan (3,2 persen yoy), Jerman (3,2 persen yoy), Inggris (3,9 persen yoy), Rusia (7,5 persen yoy), Turki (62,0 persen yoy), dan Argentina (160,9 persen yoy).

Di samping itu, terjaganya inflasi sepanjang tahun 2023 juga dipengaruhi oleh upaya pemerintah yang terus menjaga ketersediaan pasokan pangan dan menjaga keterjangkauan harga.

Adapun kebijakan tersebut dilakukan melalui penguatan cadangan pangan Pemerintah khususnya beras, penyaluran beras medium melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta penyaluran bantuan pangan beras.

Penyaluran SPHP sendiri hingga 30 Desember 2023 mencapai 1,2 juta ton atau 110,3 persen dari target. Sementara, per 30 Desember 2023, penyaluran bantuan pangan beras dalam rangka menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan untuk periode September-Desember juga telah tersalurkan sebesar 852,33 ribu ton atau 99,82 persen dari target.

Selanjutnya, kata Airlangga, Pemerintah juga melaksanakan program mobilisasi pangan melalui fasilitasi distribusi pangan, dan komoditas pangan yang telah terealisasi yakni sebanyak 2,54 ribu ton, dengan realisasi terbanyak pada komoditas jagung, kedelai, dan beras.

Pemerintah juga melaksanakan secara masif program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dikoordinasikan oleh Badan Pangan Nasional pada 1.626 lokasi di 36 provinsi dan 324 kabupaten atau kota. Termasuk Operasi Pasar Murah yang dilaksanakan oleh 448 Pemerintah Daerah untuk menahan gejolak harga di daerah. 

“Berbagai program kebijakan yang disinergikan dari Pemerintah (Pusat dan Daerah) mampu menahan kenaikan harga pangan lebih lanjut. Ke depan, kita akan terus mewaspadai dan memonitor fenomena domestik maupun global yang dapat berdampak terhadap inflasi," jelasnya.

Oleh karena itu, Airlangga berharap Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia, dalat terus berkomitmen dan memperkuat sinergi untuk menjaga inflasi tetap stabil dan terkendali dalam rentang sasaran.