Cek Fakta: Data Anies dalam Debat Capres Ada yang Disinformasi

SinPo.id -  Calon Presiden nomor urut satu Anies Rasyid Baswedan mengatakan anggaran Rp700 triliun Kementerian Pertahanan (Kemenhan) digunakan untuk membeli alutsista bekas. 

Klaim tersebut disampaikan oleh Anies dalam penyampaian visi misinya di bidang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik pada acara debat ketiga Pilpres 2024 yang bertempat di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu, 7 Januari 2024.

Anies mengatakan klaim tersebut dalam kalimat berikut:

“Sebuah ironi karena itu kita ingin mengembalikan dan Rp700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat alat alutsista yang bekas. Disaat  lebih dari separuh tentara kita tidak memiliki rumah dinas,...”

Benarkah klaim yang disampaikan oleh Anies? Simak penjelasan berikut.

Penjelasan:

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran Kemenhan pada periode 2020-2024 mencapai Rp692,92 triliun. Dari anggaran tersebut, tidak hanya dialokasikan untuk membeli alutsista bekas, namun digunakan juga untuk kesejahteraan prajurit, riset, dan pengembangan SDM. 

Dalam beberapa aspek, Kemenhan merencanakan pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5 bekas yang diproduksi oleh Czechoslovak Group (CSG) dari Qatar. Namun rencana tersebut dinyatakan dibatalkan atau ditunda pada januari 2024. 

Kemenhan pada periode 2020-2024 menganggarkan belanja alutsista sebesar 385 triliun yang diproyeksikan bersumber dari hutang luar negeri.

Sebagai informasi tambahan, pada tahun 2024 ini Kemenhan mendapatkan alokasi anggaran Rp139,26 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Jadi, klaim Anies bahwa Kemhan gunakan anggaran 700 triliun untuk membeli alutsista bekas adalah tidak benar atau disinformasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut satu, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut dua, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut tiga.

Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.