Bamsoet Minta Pemda Tinjau Kembali Keputusan Belajar Tatap Muka

sinpo, JAKARTA, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan daerah khususnya yang mulai kembali membuka sistem pembelajaran tatap muka (PTM)  bagi sekolah di wilayahnya, agar meninjau kembali keputusan tersebut, dan lebih mempertimbangkan keselamatan dan kondisi kesehatan peserta didik, sehingga putusan yang ditetapkan tidak berisiko tinggi terhadap tenaga pengajar dan peserta didik, sekaligus menjamin keselamatan dan kesehatan para peserta didik maupun tenaga pengajar.

Hal itu disampaikan Bamsoet, Selasa (5/1/2021) terkait keputusan sejumlah daerah membuka PTM di kelas pada Senin (4/1) yang mengawali semester genap tahun ajaran 2020/2021, dan dikhawatirkan berisiko karena kasus aktif Covid-19 masih tinggi.

Karena itu, Bamsoet mendorong pemerintah daerah bersama Satgas Penanganan Covid-19 daerah melakukan pemetaan sekolah-sekolah yang siap dan belum siap untuk menerapkan pembelajaran tatap muka, sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan/kebijakan secara tepat bagi sekolah-sekolah di wilayahnya.

“Meminta pemerintah daerah untuk dapat terlebih dahulu memastikan kelayakan infrastruktur penunjang protokol kesehatan di setiap sekolah yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terpenuhi dan memadai, salah satunya adalah sanitasi kebersihan sekolah yang sangat penting dalam menunjang protokol kesehatan di sekolah,” ujarnya.

Pemerintah daerah bersama Satgas Penanganan Covid-19 kata Bamsoet, harus terus memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka bagi sekolah yang sudah melaksanakan di sejumlah daerah, serta memastikan para tenaga pengajar sekaligus peserta didik benar-benar mematuhi protokol kesehatan yang berlaku selama berada di lingkungan sekolah sebagai salah satu upaya mencegah diri dari paparan virus Covid-19, mengingat ketika sejumlah sekolah melakukan uji coba pembukaan sekolah beberapa waktu lalu, tingkat kepatuhan dan disiplin dalam menjalankan protokol Covid-19 masih rendah.

“Meminta pemerintah daerah dan pihak Dinas pendidikan dan kebudayaan daerah bersama pihak sekolah, khususnya di daerah yang masih memiliki kasus aktif Covid-19 agar mempertimbangkan kembali dan tidak memaksakan membuka sekolah untuk pembelajaran tatap muka, mengingat pandemi belum terkendali sehingga membuka sekolah berpotensi memunculkan kluster baru Covid-19 yang dapat membahayakan tenaga pengajar maupun peserta didik,” ungkapnya.