Wapres Minta Pelaksanaan Inpres Pembangunan Papua Bangun Keprcayaan Publik

sinpo, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta jajaran terkait agar pelaksanaan amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2020, tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, benar-benar dapat membangun kepercayaan (trust building) publik.

Selain itu, ia mengharapkan agar pelaksanaan Inpres ini mampu merebut hati dan pikiran masyarakat Papua dan Papua Barat. 

Sehingga, hal ini mampu meneguhkan kesadaran mereka bahwa wilayahnya sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya perlu menegaskan kembali bahwa dasar pemikiran dan tujuan kita adalah dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat," ujar Ma'ruf di Jakarta, Kamis (28/01/2021).

Dengan demikian, ia mengatakan situasi keamanan akan kondusif, loyalitas terhadap NKRI meningkat, serta pembangunan dapat berjalan dengan baik. 

"Produktivitas masyarakat meningkat, sehingga meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat,” ungkap Ma'ruf.

Terkait hal ini, pada tanggal 16 Desember 2020, Wapres mengatakan bahwa ia telah mengadakan Rapat Dewan Pengarah Tim Terpadu sesuai Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pertemuan digelar guna menyamakan persepsi dan membahas rencana langkah tindak lanjutnya, antara lain untuk menyusun program-program bidang kesejahteraan rakyat yang menjadi kebutuhan riil masyarakat Papua dan Papua Barat.

“Saat ini di bawah koordinasi Bappenas selaku Setnas Tim Terpadu tengah dilakukan inventarisasi dan konsolidasi data, program kerja, serta alokasi anggaran kementerian, lembaga, dan Pemda Papua," jelasnya. 

Inventarisasi dan konsolidasi data ini,  kata dia, dilakukan untuk memastikan ketepatan, kecukupan, dan efektivitas anggaran dan sinkronisasinya antar Kementerian, Lembaga, dan Pemda.

Adapun sasaran prioritasnya, menurut Wapres, adalah 7 (tujuh) wilayah adat, dan pendekatannya secara kultural melalui dialog dengan para pemuka masyarakat setempat atau local champions, sebagai mitra strategis.

“Insyaallah bila kondisinya telah memungkinkan, saya akan melakukan kunjungan kerja ke kedua ibu kota provinsi tersebut," ucapnya.

Wapres menuturkan, kunjungan akan dilakukan dalam rangka menggelar dialog dan menyerap aspirasi dalam pertemuan dengan para pemuka adat dan pemuka agama.

"Serta pimpinan daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta tokoh-tokoh pendidikan," pungkas mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia ini.

Tampak hadir dalam rapat ini, Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofian Djalil.

Hadir pula Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Kepala BIN Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.