Demokrat Bantah Pencalonan Jusuf Kalla Sebagai Calon Ketum PBNU Usulan Partai

SinPo.id - DPP Partai Demokrat meluruskan kabar terkait wacana pencalonan Jusuf Kalla sebagai Ketum PBNU, yang belakangan dikait-kaitkan dengan Partai Demokrat. Ditegaskan, itu bukanlah atas nama Partai Demokrat.

Demikian disampaikan Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya di Jakarta, Selasa siang (16/11).

"Terkait dengan munculnya wacana usulan Bapak Jusuf Kalla yang notabene Mustasyar NU sebagai calon Ketua Umum PBNU yang dianggap sebagai pendapat Demokrat, kami perlu tegaskan statemen itu merupakan pandangan pribadi Sdr. Syahrial Nasution sebagai bagian dari warga Nahdliyyin, yang juga ingin berkhidmat pada jamaah dan jam’iyah Nahdlatul Ulama," ujar Herzaky.

Syahrial Nasution, kata Herzaky, merupakan salah satu pembina Yayasan Ponpes Alfitrah Gunung Pati, Ungaran, Kabupaten Semarang, yang terhubung ke Ponpes Alfitrah Kedinding, Surabaya.

“Oleh karena itu, statemen Syahrial Nasution adalah bersifat pribadi bukan dalam kapasitasnya sebagai pengurus dan kader Partai Demokrat,” tegasnya.

Partai Demokrat menghormati Khittah NU 1926  Nahdlatul Ulama sebagai salah satu pilar kekuatan Islam moderat terbesar di Indonesia, memiliki independensi dan kemandirian yang harus dihormati. NU adalah jam’iyah yang dilindungi oleh karomah para Wali.

"Karena itu, tidak elok jika ada pihak-pihak yang masih mencoba memperkeruh suasana dengan membentur-benturkan narasi yang tidak produktif menjelang Muktamar NU di Lampung, Desember mendatang," tuturnya.

Partai Demokrat, masih kata Herzaky, baik sebagai organisasi maupun kader-kadernya secara individu, memiliki hubungan baik dengan NU, baik ketika salah satu kader terbaik Partai Demokrat, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengemban amanah sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6.

Maupun ketika saat ini Partai Demokrat berada di luar pemerintahan dan dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Bahkan, banyak dari kader Demokrat sendiri yang merupakan warga NU.

"Sekali lagi, Partai Demokrat sangat menghargai kemandirian dan kebebasan setiap organisasi dalam menentukan dan memilih siapa ketua umumnya, termasuk NU, karena setiap organisasi memiliki cara dan aturannya masing-masing," katanya.

"Semoga penjelasan ini bisa menetralisir seluruh informasi dan wacana yang tidak tepat konteksnya, agar kesalahpahaman tidak terus berlanjut dan hubungan Partai Demokrat dengan Nahdhatul Ulama yang selama ini terjalin baik, tetap terpelihara baik pada masa-masa mendatang," demikian Herzaky.