Bahar Smith Dan Eggi Sudjana Dilaporkan Ke Polda Atas Dugaan Ujaran kebencian

SinPo.id - Ketua Cyber Indonesia, Husin Shihab resmi melaporkan Bahar Smith dan Eggi Sudjana ke Polda Metro Jaya. Keduanua dilaporkan lantaran pernyataan keduanya yang diduga menyerang Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Dudung Abdurahman dalam sebuah postingan video.

Pada kesempatan ini, Husin menegaskan, bahwa tidak ada ucapan Jenderal Dudung yang salah soal 'Tuhan bukan orang Arab'. Adapun ucapan Dudung itu disampaikan di dalam podcast bersama Deddy Corbuzier.

"Pak Dudung kan cuma bilang berdoa 'pakai Bahasa Indonesia saja, karena Tuhan kita bukan orang Arab. Saya pakai Bahasa Indonesia, Yaa Tuhan, Yaa Allah SWT saya ingin membantu orang, saya ingin menolong orang', (menit: 01:02:37)," kata Husin, ditemui di Polda Metro Jaya, kemarin. 

Namun, kata, ucapan Dudung soal 'Tuhan kita bukan orang Arab ini dipelintir' oleh Eggy seolah-olah Dudung menyamakan Tuhan dengan manusia.

Husin menjelaskan, perihal laporannya terhadap Eggi Sudjana dan Bahar Smith sama-sama soal Tuhan Bukan Orang Arab Ia pun lantas mempolisikan keduanya gara-gara kontroversi ucapan itu.

"Bahwa Eggi Sujana dalam podcast akun YouTube Eggi Sudjana dan 'Revolusi Akhlak' berupaya memelintir bahasa pak Dudung yang menyebut 'Tuhan bukan orang Arab'. Dibuat seolah-olah pak Dudung menyetarakan Allah SWT dengan manusia," tegasnya.

Husin menuding bahwa Eggi sengaja memframing dalam video yang sudah disaksikan 70 ribu lebih viewer itu seolah-olah menyetarakan Tuhan dengan manusia.

"Eggi memframing dalam video itu yang sudah ditonton 71 ribu lebih dan bawa ayat suci Alquran, dengan mengatakan, 'Dudung menyatakan kesetaraan antara Tuhan dengan orang, ini jatuhnya secara hukum kena Pasal 156a KUHP, dipidana 5 tahun! Karena kau menghina, Allah itu bukan orang, sudah pasti, kok kau bilang bukan orang Arab, itu penghinaan kepada Allah SWT'," jelas Husin Shihab.

"Menurut Eggi, Pak Dudung salah dan menjelaskan letak kesalahannya di mana, 'jadi kesalahannya jelas, saudaraku Jendral Dudung, Anda telah menyamakan Allah dengan orang bahkan itu implisit adalah penghinaannya dan juga Anda telah melanggar Pasal 156a KUHP, sebagaimana yang pernah dilanggar si Ahok dan Anda melanggar ilmu tauhid, merendahkan kajian-kajian ilmu tauhid'," terang Husein sebagaimana ucapan Eggi Sudjana.

Husin berpendapat jika pernyataan yang dilontarkan Bahar Smith dan Eggi Sudjana menyebar rasa permusuhan dan kebencian kepada KASAD Jenderal Dudung Abdruachman. Habib Husein Shihab menilai pernyataan keduanya bisa menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antar suku, golongan dan ras.

"Mereka berdua telah berbohong di hadapan publik yang mana hal ini menyesatkan, sementara sudah banyak komentar di podcast akun YouTube 'Revolusi Akhlak' itu yang membenci KSAD Dudung. Dengan viralnya video yang berjudul 'SEMAKIN P4NAS...EGGI SUDJANA: JENDRAL DUDUNG HARUS DI PID4NA & HABIB BAHAR TUNTASKAN KEB0D0HAN INI' itu, mereka sudah berhasil menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok berdasarkan SARA," tutup Husin.

Polda Terima Laporan

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengatakan, laporan pertama dilayangkan pada 7 Desember 2021.

Selain Habib Bahar, pelapor juga melaporkan Eggi Sudjana dalam kasus ini. Laporan tersebut telah diterima dan teregistrasi dengan Nomor: LP/B/6146/XII/2021/SPKT POLDA METRO JAYA.

Kemudian 17 Desember 2021 yang dilaporkan Bahar Smith pelaporan terkait dengan hal ujaran kebencian dan bersifat bisa timbulkan permusuhan dan SARA," kata Zulpan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (20/12/2021).

Laporan kedua, tercatat dengan Nomor: LP/B/6354/XII/2021/SPKT POLDA METRO JAYA tertanggal 17 Desember 2021.

Dalam dua laporan berbeda itu, para pelapor mempersangkakan pasal yang sama. Mereka mempersangkakan dengan Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45A Ayat 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 Juncto Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 207 KUHP.