NU Milik Semua! Ace Hasan Dukung Gus Yahya Tolak PBNU Dijadikan Alat Politik

SinPo.id - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mendukung pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, yang  menegaskan NU tidak boleh dijadikan alat politik, termasuk oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurut Ace, NU itu ada di mana-mana, termasuk di partai politik mana saja. NU, kata Ace, berkontribusi besar dalam membangun peradaban Islam yang moderat.

“Saya kira pernyataan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf ini merupakan pernyataan yang tepat,” kata Ace, kemarin.

Dijelaskan Ketua Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, NU merupakan salah satu komponen bangsa dalam membela NKRI. Karena itulah, menurutnya, NU milik semua orang.

“NU itu milik semua, dan tidak hanya dimiliki partai politik tertentu. Sebagai jami’yah ijtima’iyah, NU telah berkontribusi besar dalam membangun peradaban Islam Indonesia yang moderat, inklusif dengan tanpa meninggalkan tradisi Nusantara,” ujarnya.

Dengan demikian, Ace menilai pernyataan Gus Yahya telah mengembalikan NU kepada khitahnya.

“Komitmen Gus Yahya untuk tidak menjadikan NU berpolitik praktis, baik dalam pemilihan legislatif dengan tidak mengarahkan pada satu partai politik, dan tidak akan mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres, sesungguhnya merupakan khitah NU,” tegasnya.

Sebelumnya, Gus Yahya menegaskan, hubungan politik PKB dan NU berjalan alamiah. Sebab, PKB adalah partai yang dilahirkan oleh rata-rata punggawa PBNU.

"Sekali lagi tidak boleh NU ini jadi alat dari PKB atau dikooptasi PKB," demikian kata Gus Yahya, Rabu (29/12).

Terkait dengan adanya kader PKB yang nantinya ingin bergabung di PBNU, Gus Yahya mengaku terbuka menerima. Ulama yang mengalahkan petahana Said Aqil Siroj dengan visi menghidupkan spirit Gus Dur ini mengaku ingin merangkul kader NU dari berbagai kelompok.

Termasuk, keinginannya PBNU menjadi wadah silaturahim kader NU yang berasal dari berbagai partai. Selama kepemimpinan Said Aqil Siroj pada periode 2010-2021, hubungan politik PBNU nampak sangat mesra dengan PKB. Bahkan tidak jarang, kritikan kerap muncul dari kalangan Nahdliyin bahwa PBNU seperti menjadi subordinat dan dikooptasi oleh PKB.