Pengangguran Di Jateng Meningkat, Ganjar Yakin Masih Mau Nyapres?

SinPo.id -  Pengangguran di Jawa Tengah angkanya hingga Februari 2022 mengalami peningkatan 6,26 persen atau mencapai 70 ribu orang.

"Jumlah keseluruhan hingga Februari 2022 mencapai 1,19 juta,” ucap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, Adhi Wiriana, Senin (9/5).

Penghitungan indikator ketenagakerjaan menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk berdasarkan hasil pendataan Sensus Penduduk 2020.

"Komposisi angkatan kerja Provinsi Jawa Tengah meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dari 18,82 juta orang menjadi 20,76 juta orang,” ujar Adhi.

Dia melihat, tingkat pengangguran di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

"Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan mencapai 7,48 persen, di perdesaan 3,99 persen," katanya.

Ia menuturkan, tingkat pengangguran di perdesaan dan perkotaan pada Februari 2022 juga sama-sama mengalami peningkatan dibandingkan periode sama tahun lalu.

Sambungnya, dilihat dari tingkat pendidikan maka lulusan Sekolah Dasar masih mendominasi dengan 45,35 persen.

Pukulan Telak Buat Ganjar

Data kemiskinan di Jawa Tengah menjadi pukulan KO untuk Ganjar Pranowo karena popularitasnya tinggi ternyata tidak berbanding lurus dengan prestasinya.

Akibatnya, Ganjar dianggap tak layak diusung dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Artinya selama 2 periode dia memimpin Jawa Tengah sangat minim memikirkan dan membuat terobosan terkait kesejahteraan dan perekonomian masyarakat," ujar Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto dikutp dari rmoid, Rabu (11/5).

Menurutnya saat popularitasnya yang tinggi, ternyata tidak berbanding lurus dengan prestasinya yang bisa dilakukan untuk Jawa Tengah, terutama di sektor perekonomian.

"Patut disayangkan padahal dengan kapasitasnya dia bisa banyak melakukan apapun untuk lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat," kata Satyo.

Dengan hampir tidak ada prestasinya, apalagi yang taraf nasional, semestinya popularitas Ganjar tidak serta merta dijadikan rujukan sebagai seseorang yang layak dikategorikan sebagai Capres.