Demi IKN, Pemerintah Dianggap Berpeluang Gadaikan Aset Negara

SinPo.id - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, pemerintah berpeluang untuk menggadaikan aset tanah dan Barang Miliki Negara (BMN) demi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Kebebasan untuk melakukan hal tersebut tertuang dalam PP Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan Ibukota Negara.

“Ketentuan pasal ini bisa ditafsirkan pemerintah diberikan kebebasan yang mutlak untuk menggadaikan asset tanah dan bangunan negara hanya untuk kepentingan pembangunan IKN, tanpa perlu meminta meminta persetujuan DPR," kata Mardani, Selasa 26 Juli 2022.

Padahal menurutnya, persetujuan untuk menjual atau tukar menukar aset BMN tidak hanya dari Menteri Keuangan dan Presiden.

"Ini lucu, karena pemerintah telah memposisikan diri sebagai pengusul, pemberi pertimbangan sekaligus persetujuan untuk penjualan dan tukar menukar asset BMN tersebut,” tuturnya.

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 121 ayat (1), juga dijelaskan bahwa aset Negara dapat dijual dengan mekanisme tertentu selain lelang, yang nilai penjulannya memperhitungkan faktor penyesuaian.

"Bisa juga ditafsirkan sama dengan memberikan cek kosong kepada pemerintah dalam menjual aset BMN tanpa mekanisme dan tata cara perhitungan nilai yang jelas, sehingga negara berpotensi dirugikan dengan jumlah yang fantastis," paparnya.

Dalam hal ini, pihaknya mengatakan bahwa pemerintah terlalu memaksakan diri untuk melaksanakan proyek IKN yang justru cenderung dapat merugikan masyarakat kecil.

Dalam hal ini, pihaknya mengatakan bahwa pemerintah terlalu memaksakan diri untuk melaksanakan proyek IKN yang justru cenderung dapat merugikan masyarakat kecil.

"Miris, karena di sisi lain masyarakat harus menanggung kenaikan harga kebutuhan pokok, listrik, minyak, pajak, dan sebagainya pada masa sulit ini, tapi pemerintah masih menggebu-gebu untuk merealisasikan proyek ratusan triliun tersebut," pungkasnya.